Libur Lebaran 2025, Anggota DPR-RI Zigo Rolanda Dorong Mitra Kerja Komisi V Optimalkan Layanan Mudik

Zigo mengatakan kementerian Pekerjaan Umum didorong untuk mempercepat preservasi jalan dan jembatan yang akan dilewati oleh peserta mudik.

“Kementrian harus mempercepat penyelesaian jalan dan jembatan yang mengalami musibah beberapa waktu yang lalu,  jalan putus lintas Sumatera batas Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat di kawasan Kabupaten Muaro Bungo, jalan Nasional Sumbar ke Provinsi Riau di kawasan Tanjung Baliak dan Koto Alam Kabupaten 50 Kota,  jalan lintas Sumatera seksi Tanah Badantuang - Kiliran Jao, Junction Dharmasraya, jalan Nasional Lubuk Selasih Kabupaten Solok - Kerinci terutama di kawasan Air Dingin serta jalan dan jembatan lainnya yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Zigo. 

Selain itu, Zigo Rolanda, juga mendorong untuk percepatan fungsional beberapa jalan tol diantaranya tol Padang – Pekanbaru seksi  Sicincin - Padang, tol Binjai – Langsa seksi Tj. Pura – Pangkalan Brandan dan beberapa tol lainnya yang dapat fungsional pada mudik tahun 2025 ini. 

Dengan tersedianya jalan dalam kondisi mantap tentu akan sangat mendukung terselenggaranya mudik yang lebih baik, lancar dan lebih nyaman.

Kepada Kementerian Perhubungan, Zigo rolanda, mendorong Kementerian Perhubungan dan Korlantas untuk dapat menciptakan manajemen rekayasa lalu lintas yang lebih baik.

“Pihak kementerian harus memastikan kondisi sarana transportasi yang digunakan, baik darat, laut dan udara dalam kondisi yang laik jalan, termasuk sarana transportasi mudik gratis. Jangan sampai karena ini mudik gratis, tetapi sarana yang digunakan tidak memenuhi syarat dan tidak layak jalan. Ini tentu akan berpotensi terjadinya kecelakaan dalam perjalanan,” tambah Zigo.

Kementerian Perhubungan diharapkan untuk dapat memastikan pelayanan di pelabuhan laut, bandara udara dan terminal dapat berjalan dengan profesional, transparan dan akuntabel. Permasalahan harga tiket pesawat yang sangat mahal, tentu sudah bisa kita atasi dengan kebijakan pemerintah yang memberikan diskon pajak dari harga tiket yang harus dibayar oleh masyarakat.

Hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu memastikan SPM pelayanan jalan tol tetap harus dipenuhi. Tidak ada alasan karena kepadatan dan diskon tarif tol yang diberlakukan oleh Pemerintah, SPM dapat diabaikan. Justru dengan semakin padat dan meningkatkan penggunaan jalan tol, aspek SPM ini harus lebih menjadi perhatian, agar dapat meminimalisir kecelakaan di jalan tol.