Dua Mantan Nakes IGD Ajukan Gugatan Rp 5,1 Miliar terhadap RS Muhammadiyah Palembang, Mediasi Belum Mencapai Kesepakatan

Mengacu pada hal tersebut, Daud mengatakan bahwa pihak penggugat kemudian mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke PN Palembang.

Di sisi lain, Gustrian SH, Kuasa Hukum RS Muhammadiyah Palembang, mengungkapkan kekhawatirannya terkait klaim sebesar Rp5,1 miliar, dan ia mempertimbangkan bagaimana proses pembuktian jika mediasi gagal.

Ia menyatakan bahwa jika hak-hak yang diminta tercantum dalam perjanjian perdamaian, pihaknya sebagai kuasa hukum tergugat akan berusaha mencapai kesepakatan dalam putusan tersebut.

Gustrian juga menyebut bahwa proses mediasi akan dilanjutkan minggu depan dengan upaya untuk melibatkan langsung Direktur RS Muhammadiyah Palembang dan Badan Pelaksana Harian (BPH).

Sebelumnya, dua mantan dokter IGD yang didampingi oleh kuasa hukumnya mengajukan pengaduan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Oktober 2020. Mereka meminta rumah sakit mencabut SP3 tersebut agar klien mereka dapat kembali bekerja.

Pada tanggal 16 Maret 2021, gugatan mereka dikabulkan oleh PHI yang menyatakan bahwa surat pemecatan dan SP3 tersebut tidak sah, dan meminta RS Muhammadiyah untuk membatalkannya.

Namun, RS Muhammadiyah mengajukan kasasi, tetapi ditolak.