Seminar Nasional, Universitas Muhammadiyah Malang Angkat Tema Sinkronisasi dan Harmonisasi RUU Kejaksaan dan RUU KUHAP

"Tugas kejaksaan dalam penegakan hukum harus selalu didasarkan pada asas legalitas serta menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tegasnya.

Trisno juga sempat menyoroti tantangan dalam praktik hukum kejaksaan, termasuk bagaimana menyeimbangkan aspek represif dan preventif dalam menegakkan hukum. Menurutnya, para pakar dan praktisi harus memastikan reformasi hukum pidana tidak hanya memperkuat kewenangan kejaksaan, tetapi juga menjamin hak-hak masyarakat dalam proses hukum.

Pada sesi kedua, Prof Dr Deni S.B Yuherawan S.H, M.S sebagai pemateri ketiga membahas beberapa isu krusial dalam RUU Kepolisian Republik Indonesia.

"Akan terjadi overlapping atau tumpang tindih kewenangan antara kejaksaan dan polisi dalam penanganan kasus pidana. Pasalnya dalam RUU KUHAP Pasal 6, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu, yang diberi kewenangan melakukan penyidikan. Ini artinya, kejaksaan bisa melalukan penyidikan dan terjadi overlapping atau tumpang tindih kewenangan serta ketikpastian hukum karena akan berpengaruh pada kewenangan polisi sebagai penyidik utama," tegas Dosen FH Universitas Trunojoyo Madura dalam pemaparannya.

Dr. Sholehuddin, S.H., M.Hum sebagai pemateri pamungkas mengkaji sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan RUU tentang kejaksaan terhadap KUHP. Menurutnya, ketidakharmonisan regulasi dapat berimplikasi pada tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia. 

“RUU Kejaksaan harus disusun dengan mempertimbangkan keterkaitannya dengan KUHP agar tidak terjadi benturan norma yang dapat menghambat proses peradilan,” ungkapnya. 

Selain itu, penyelarasan antara peran kejaksaan dalam sistem peradilan dengan norma-norma hukum yang berlaku juga diperlukan. Tanpa adanya sinkronisasi yang baik, akan muncul perbedaan interpretasi hukum yang bisa berdampak pada ketidakpastian dalam penegakan hukum. Terakhir, koordinasi antar lembaga penegak hukum juga harus diperhatikan agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Pada sesi tanya jawab, salah satu audiens, Aulia, mengangkat pertanyaan terkait implikasi dari perluasan kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP, yang berpotensi mempengaruhi peran Polri sebagai penyidik utama.

Aulia mengutip penjelasan dari Prof. Dr. Deni SB Yuherawan, S.H., M.S yang menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 17, tidak ada perundang-undangan yang memberikan kewenangan atribusi kepada jaksa untuk melakukan penyidikan.