Kenapa Takut Jurnalisme Investigasi?

Bondan juga mengalami semua kesulitan terberat dalam menegakkan jurnalisme investigasi: ancaman fisik dan gugatan hukum. Ia misalnya digugat oleh Mantan Menteri Pertambangan Energi era Orde Baru IB Sudjana. Namun dengan jurnalisme standar dan disiplin verifikasi, Bondan bisa lolos dari jeratan hukum.

Alih alih melarang, draft RUU Penyiaran yang sebentar lagi akan dibahas oleh DPR dan Pemerintah harusnya justru menguatkan laporan-laporan jurnalisme investigasi. Laporan tujuh media Indonesia yang tergabung dalam IndonesiaLeaks yang mengungkap tender dan penggunaan alat mata-mata Pegasus untuk mengawasi politisi, jurnalis hingga aktivis HAM misalnya harus didorong pengungkapannya lebih lanjut oleh penegak hukum. 

Atau misalnya investigasi Majalah Tempo soal perusahaan-perusahaan Indonesia menggenjot produksi nikel untuk digunakan di kendaraan listrik,  ternyata ditambang tanpa izin.  Material hasil tambang tanpa izin itu lalu dijual ke pabrik-pabrik pemrosesan dengan menggunakan dokumen dari perusahaan-perusahaan lain. Majalah Berita Mingguan yang menjadikan jurnalisme investigasi sebagai ciri khasnya melaporkan bahwa beberapa nama terkait dengan politisi dan pejabat teras kepolisian tercatat dalam akta kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut, meski baik perusahaan maupun pejabat kepolisian kemudian menyangkalnya. Liputan liputan semacam ini, meski pahit akan menyehatkan publik. 

Dan harus diingat, reformasi 1998 yang melahirkan kebebasan pers baru terjadi 26 tahun lalu, kini kita seperti telah mengidap demensia sejarah. Kita jadi alpa sebenarnya untuk apa perlu ada kebebasan pers. Padahal, sudah terang jurnalisme ada untuk membangun kewargaan dan demokrasi. Dengan informasi yang bermutu (eksklusif) ada jutaan orang yang terberdayakan arus informasi penting, pada akhirnya terlibat langsung dalam menciptakan pemerintahan efektif, mengawal kehidupan politik, sosial dan ekonomi menjadi lebih baik.

Kecuali jika DPR dan Pemerintah ingin apa yang terjadi di Cekoslovakia saat pemerintahan otoriter di sana berkuasa terjadi di Indonesia. Saat itu di Swidnik, misalnya setiap malam pukul 19:30 ketika berita televisi pemerintah ditayangkan orang orang secara serempak berjalan jalan di taman sambil membawa anjing dan menggelar pesta bersama. Di kota Gdanks misalnya warga membalikan layar televisi ke jendela dengan layar menghadap ke jalan. Mereka seperti ingin menyampaikan pesan, kami tak sudi menonton, kami menolak kebenaran versi pemerintah. 
(Ecep Suwardaniyasa Muslimin)