Meskipun sejumlah platform digital seperti Google hingga TikTok telah bekerja sama dengan perusahaan pers, implementasinya belum memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perpres 32/2024.
Dewan Pers mencatat tahun 2025 sebagai periode yang penuh tantangan bagi kehidupan pers di Indonesia. Sepanjang tahun ini, terdapat tiga persoalan utama
Dewan Pers mengadakan pertemuan resmi sebagai tindak lanjut dinamika pemberitaan dan polemik terkait pelaksanaan PPR Dewan Pers atas pemberitaan Tempo.
Kementan tegaskan netralitas ASN dan bantah isu pembungkaman pers. Humas sebut gugatan ke Tempo sebagai uji profesionalisme, bukan kriminalisasi media.
Ketua Dewan Pers menyampaikan bahwa AJP bisa membentuk regenerasi pendidikan bagi para insan pers, sehingga terstimulasi untuk semakin professional dan memiliki wawasan lebih luas.Â
Uji Kompetensi Wartawan (UKW) digelar di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam acara pembukaan, Busyro Muqoddas yang mewakili Dewan Pers menekankan pentingnya sikap independen bagi wartawan.
Dewan Pers menilai penting adanya jaminan hukum bagi karya jurnalistik sebagai ciptaan yang memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik serta ekosistem media di Indonesia.
Jumlah pengaduan publik dilaporkan mengalami peningkatan seiring pesatnya perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI). Dewan pers mencatat, ada 625 pengaduan publik yang masuk hingga semester I 2025.
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).