Kebijakan WFH Perlu Dikaji Lebih Komperhensif, Sehari Sepekan Masih Tak Cukup?

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana kebijakan work from home (WFH) yang tengah disiapkan pemerintah sebagai respons atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah dan lonjakan harga minyak dunia, perlu dikaji secara menyeluruh.

Anggota DPR RI, Muhammad Khozin, menilai kebijakan itu harus dimitigasi secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi secara matang.

"Perlu dikaji secara presisi pilihan format WFH yang akan ditempuh oleh pemerintah dengan memperhatikan efektivitas layanan publik, efisiensi BBM, dan ekonomi masyarakat," kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/3/2026).

Legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur IV itu menambahkan, pengalaman Indonesia saat menghadapi pandemi COVID-19 pada 2020–2021 dapat menjadi referensi penting dalam merancang kebijakan WFH ke depan.

Menurutnya, penerapan WFH harus berbasis data faktual di lapangan, mulai dari kondisi demografi, tingkat efektivitas kebijakan, hingga dampaknya terhadap ekonomi masyarakat di masing-masing daerah.

"Jadi, betul-betul didasari data kuantitatif lapangan dalam penerbitan kebijakan ini," ucap Khozin.

Baca Juga

Ancaman Badai PHK Menguat, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini

Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak boleh hanya bertumpu pada satu pertimbangan, melainkan harus mengakomodasi berbagai aspek secara menyeluruh.

Khozin menilai, rencana penerapan satu hari WFH dalam sepekan kemungkinan belum memberikan dampak signifikan terhadap penghematan bahan bakar minyak.

"Jadi, multiaspek mesti dijadikan rujukan dalam penerbitan kebijakan WFH ini. Bisa juga dimulai dari daerah dengan mobilitas kerja tinggi seperti Jakarta, Depok, Bandung, Surabaya, dan beberapa kota besar lainnya," kata Khozin.

Lebih lanjut, ia melihat kondisi saat ini sebagai peluang untuk membenahi sistem transportasi publik agar lebih efisien dan terintegrasi di berbagai daerah.

Menurutnya, penggunaan transportasi umum secara optimal oleh aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta dapat menekan konsumsi BBM secara signifikan.

"Pemda mesti mendesain transportasi umum yang nyaman dan aman sehingga ASN dan pekerja swasta dapat mengoptimalkan penggunaan transportasi umum. Langkah ini selain efisien dalam konsumsi BBM, juga menjaga kelestarian lingkungan dengan berkurangnya polusi udara," ujar Khozin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah sedang merancang skema kerja fleksibel, termasuk WFH, sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak global.