Pemilihan Umum

Yang jelas, saat memilih, saya merasa sejenak jadi bagian rakyat yang terhormat. Rakyat yang dimintai mandatnya dengan cara susah payah oleh para calon pemimpin itu. Saya merasa diri saya kongkrit, jadi bagian dari 160 juta pemilih yang datang ke TPS. Saya jadi subjek yang otonom, penting dan berdaya. Saya bukan lagi hanya angka atau statistik yang disebut sebut oleh sang pengamat. Saya merasa bisa ikut menentukan nasib bangsa, hitam dan putihnya negeri.

Namun, berikhtiar mencoblos dengan bertanya pada hati nurani setelah sebelumnya membaca visi misi jadi pilihan yang tak mudah bagi rakyat kebanyakan sekarang. 

Ikhtiar sederhana untuk merawat Indonesia itu bisa berhadapan dengan sinisme publik. Apalagi ketika kita berada di zaman banyak orang mengeluhkan nilai-nilai demokrasi yang semakin defisit, ada kekuatan yang tak seimbang antara kubu pemerintah dan barisan oposisi pada sisi masyarakat sipil. 

Belum lagi keluhan kebebasan menyatakan pendapat yang dibatasi oleh laporan-laporan pada polisi oleh barisan pendukung dan pendengung elit politik.

Inilah zaman yang disebut “demokrasi wani piro”. Setiap suara adalah barang dagangan, partai politik adalah komoditas. Kita punya banyak istilah untuk praktik politik uang: sedekah, mahar, serangan fajar hingga oli pembangunan.

Pada kampanye lalu misalnya, agar mendapat cipratan duit lebih efektif dari tim sukses calon presiden dan caleg. Sebab, rakyat sebagai pemilik suara mulai sadar, hanya dalam ritual lima tahun inilah mereka dihitung, nama mereka dibicarakan, rumah mereka didatangi, wajah mereka disapa, tangan mereka dijabat.