Komisi II DPR Bakal Panggil Ketua dan 4 Anggota KPU Buntut Polemik Jet Pribadi di Pemilu 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan pihaknya akan memanggil komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke DPR RI soal polemik penggunaan jet pribadi pada Pemilu 2024.

Dia menjelaskan Komisi II DPR akan meminta penjelasan Komisioner KPU terkait pemakaian jet pribadi di luar kepentingan Pemilu 2024. Rapat tersebut rencananya akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir.

“Saat ini masih masa reses, setelah masuk (masa) sidang, akan kami panggil KPU untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut,” kata Dede, Kamis (23/10/2025).

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan setiap pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus bisa dipertanggungjawabkan dan digunakan dengan sangat hati-hati. Dede menyayangkan anggaran negara tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

“Semua fasilitas yang disediakan negara tentu diperuntukan melancarkan tugas negara dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atau pejabat publik. Bukan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang terhadap ketua dan empat anggota KPU terkait penggunaan jet pribadi pada Pemilu 2024.

Baca Juga

DPR RI Dorong Kemandirian Industri Pertahanan Dalam Negeri

Mereka adalah Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, dan empat anggota KPU yakni Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, dan Parsadaan Harahap.

Dalam sidang yang digelar pada Selasa (21/10/2025), DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada mereka.

Kelima komisioner KPU itu melakukan perjalanan 59 kali memakai jet pribadi yang disewa menggunakan APBN. Namun, dari total perjalanan tersebut tidak ada yang tujuannya ke daerah untuk distribusi logistik Pemilu 2024.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras pada teradu 1 Mochammad Afifuddin selaku ketua merangkap anggota, teradu 2 Idham Holik, teradu 3 Yulianto Sudrajat, teradu 4 Parsadaan Harahap, teradu 5 August Mellaz masing-masing selaku anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang. (saa/iwh)