58 Ribu Jemaah Umrah Tertahan Akibat Konflik Timur Tengah, DPR Desak Pemerintah Jangan Lamban
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com – Eskalasi konflik militer di Timur Tengah berbuntut panjang bagi puluhan ribu jemaah umrah asal Indonesia.
Sekitar 58 ribu jemaah dilaporkan terdampak penutupan wilayah udara di sejumlah kawasan menyusul meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat–Israel dan Iran.
Penerbangan massal tertunda, jemaah pun tertahan di berbagai bandara.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri mendesak pemerintah tak tinggal diam. Ia meminta langkah konkret segera diambil untuk menjamin keselamatan dan kepastian logistik para jemaah.
“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah serta Kementerian Perhubungan harus melakukan koordinasi intensif untuk memetakan data jamaah yang terdampak, sekaligus memastikan penyediaan akomodasi darurat dan bantuan logistik,” ujar Abidin Fikri, Rabu (4/3/2026).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan keselamatan WNI, termasuk jemaah umrah, adalah prioritas utama negara sebagaimana amanat konstitusi.
Ia mengingatkan, pemerintah harus menyiapkan skema mitigasi komprehensif jika situasi keamanan di kawasan terus memburuk.
Menurutnya, opsi pengalihan rute penerbangan alternatif perlu segera dikaji. Bahkan, skema evakuasi bertahap harus disiapkan jika eskalasi konflik makin membahayakan WNI di Arab Saudi dan sekitarnya.
“Langkah antisipatif harus segera disiapkan. Jangan sampai jamaah berada dalam ketidakpastian terlalu lama,” tegasnya.
Abidin memastikan Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal perkembangan situasi.
Pengawasan dilakukan agar pemerintah benar-benar menjalankan tanggung jawab perlindungan terhadap jamaah umrah dan memastikan mereka dapat kembali ke tanah air dengan aman.
Ia juga mengimbau jemaah dan pihak travel penyelenggara umrah tetap tenang serta mengikuti arahan resmi dari KBRI dan Kementerian Luar Negeri RI.
“Pemerintah harus hadir penuh dan memastikan jamaah tidak terlantar. Keselamatan dan kepastian pemulangan mereka harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (rpi/iwh)
Load more