Bahlil Akui Polri dan Jaksa Aktif Bantu Perkuat Kinerja Kementerian ESDM: Ini Kolaborasi yang Sangat Membantu

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa keberadaan aparat penegak hukum, baik polisi maupun jaksa, di lingkungan kementeriannya selama ini justru memperkuat sistem pengawasan dan penegakan aturan.

Hal itu disampaikan Bahlil saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Bahlil mengatakan bahwa saat ini terdapat sejumlah personel Polri yang bertugas di Kementerian ESDM, termasuk Inspektur Jenderal yang berpangkat Komisaris Jenderal. Ia menegaskan bahwa posisi tersebut berjalan sesuai aturan yang berlaku.

“Di ESDM ada beberapa anggota dari Polri, termasuk Inspektur Jenderal kita. Itu pangkatnya Bintang 3 atau apa namanya, komjen ya. Dan setelah ada keputusan MK, nanti kita lihat perkembangan apa yang menjadi kajian dari Menpan RB, kemudian dari Mendagri, kemudian dari Menteri Hukum. Apa yang menjadi kajian, setelah itu, baru kami akan ikuti,” ujarnya.

Bahlil menegaskan, keberadaan aparat aktif di kementeriannya bukan sekadar formalitas, melainkan terbukti mempercepat dan memperkuat kerja-kerja pengawasan sektor ESDM.

“Sangat, sangat (membantu). Polisi aktif, kemudian jaksa aktif. Jaksa juga kan ada di kantor kami. Dirjen Gakkum kan dari jaksa. Dan saya pikir ini sebuah kolaborasi yang baik dan sangat membantu,” tegasnya.

Terkait kemungkinan penyesuaian struktur ke depan, termasuk apakah personel Polri aktif akan tetap ditempatkan di kementerian, Bahlil menyatakan pihaknya akan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan pemerintah setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita lihat aturan nanti setelah keputusan MK. Apa yang diputuskan oleh Menteri Hukum, Menpan RB, maka itu pasti akan menjadi rujukan,” ujarnya.

Dengan sikap tersebut, Kementerian ESDM menegaskan komitmennya mengikuti regulasi nasional sembari memastikan fungsi pengawasan sektor energi dan sumber daya mineral tetap berjalan efektif.

Berikut daftar jajaran polisi aktif yang menjabat di sejumlah kementerian, antara lain:

1. Inspektur Jenderal Polisi Desman Sujaya Tarigan sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

2. Inspektur Jenderal Polisi Dr. Tonny Hermawan sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Transformasi Digital di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

3. Komisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir Balaw sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri

4. Komjen. Pol. Dr. Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

5. Inspektur Jenderal Polisi Drs. Yan Sultra Indrajaya sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

6. Brigjen Pol Yuldi Yusman sebagai Plt Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

7. Inspektur Jenderal Polisi Drs. I Ketut Suardana sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

8. Komjen Pol. Dr. Dwiyono sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

9. Komjen Pol. Drs. Putu Jayan Danu Putra sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Perdagangan

10. Komjen Pol Yudhiawan sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

11. Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah sebagai Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko di Kementerian PKP

12. Irjen. Pol. Drs. Djoko Poerwanto sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Kehutanan

13. Komjen Rudy Heriyanto sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

14. Irjen. Pol. Rizal Irawan sebagai Deputi Penegakan Hukum di Kementerian Lingkungan Hidup

15. Brigjen Pol. Drs. Mashudi sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas)

16. Inspektur Jenderal Polisi Alexander Sabar sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Digital

17. Brigadir Jenderal Frans Tjahyono sebagai Direktur Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Kementerian Lingkungan Hidup. 

(agr/dpi)