Rakornas Infrastruktur 2025: Kadin Dorong Terobosan Investasi, Buka Potensi Daerah dari Sabang hingga Merauke

Jakarta, tvOnenews.com — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan perlunya sinergi kuat antara pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

Pesan itu menjadi benang merah dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.

Dalam sambutan virtualnya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan bahwa forum ini menjadi ruang strategis untuk menyusun agenda nasional yang benar-benar menjawab tantangan pembangunan.

“Beberapa isu strategis menjadi fokus kita dalam acara ini. Pertama, penguatan infrastruktur transportasi, pelabuhan, bandara, dan jalan raya. Kedua, pengembangan kawasan industri dan KEK yang hijau serta berdaya saing global. Ketiga, pembangunan tiga juta rumah layak huni yang terintegrasi dengan tata ruang dan pembiayaan inovatif. Dan keempat, harmonisasi regulasi melalui usulan pembentukan Satgas Pengawalan Investasi dan Infrastruktur,” ujar Anindya, dalam keterangan, Jumat (14/11/2025).

Ia menegaskan, rumusan Rakornas harus menjadi pedoman Kadin dalam menyusun agenda investasi lintas wilayah sekaligus masukan konkret bagi pemerintah.

“Mari lah kita jadikan Rakornas ini ruang kolaborasi nyata untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tutup Anin.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia, Carmelita Hartoto, menyoroti besarnya potensi daerah yang selama ini belum tergarap optimal.

“Selama beberapa bulan terakhir, kami telah menghimpun berbagai aspirasi dari Kadin daerah, mulai dari Aceh hingga Merauke. Dan ternyata, banyak potensi daerah yang belum terkelola maksimal,” kata Carmelita.

Ia mengungkap sejumlah peluang pembangunan konkret di berbagai wilayah, mulai dari terowongan logistik di Sabang hingga bendungan di Murung Raya, Kalimantan Tengah. Salah satu yang paling menonjol adalah rencana pembangunan bandara di Kolaka Utara.

“Yang menarik, pemerintah daerah Kolaka Utara bahkan menawarkan land swap seluas 15.000 hektare lahan perkebunan bagi pihak yang bersedia membangun bandara tersebut. Ini menunjukkan semangat kolaborasi daerah dalam mempercepat pembangunan,” ujar Carmelita.

Carmelita mengingatkan bahwa kebutuhan investasi infrastruktur tetap sangat besar di tengah ketidakpastian global. Dalam RPJMN 2020–2024, kebutuhan mencapai lebih dari Rp6.500 triliun, sementara APBN dan BUMN hanya mampu menutup sekitar 57 persen.