Gelar Rembuk Nelayan 2025, SNI dan Pelaku Usaha Perikanan Nilai Kebijakan Pemerintah Masih Merugikan

Jakarta, tvOnenews.com - Ratusan Nelayan & Pelaku Usaha Perikanan melakukan Rembuk Nelayan 2025 dalam merefleksikan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai masih merugikan.

Hal ini disampaikan dalam Rembuk Nelayan 2025 di Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri oleh perwakilan hampir di seluruh Indonesia.

Agenda Rembuk Nelayan 2025 ini dalam menyikapi dan merefleksikan pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan 10 bulan untuk berharap dapat lebih memperhatikan nelayan dan pelaku usaha perikanan di nusantara. 

"Ya Rembuk Nelayan 2025 ni atas dasar keresahan dan keluhan dari nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) yang hadir dari Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan lainnya, terkait permasalahan-permasalahan di industri perikanan seperti kepastian usaha perikanan, penegakan hukum, adanya kapal asing, PBB laut dan lainnya," kata Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesian (SNI), Hadi Sutrisno, Jakarta, Minggu (14/9/2025).

Hadi menuturkan kebijakan KKP saat ini dinilai menimbulkan beban bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. 

Ia meminta pemerintahan Prabowo-Gibran dapat mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansi selektif untuk memberikan subsidi pelaku perikanan di sektor perikanan, subsidi BBM solar, penurunan PNBP 3 persen, penghapusan PBB laut, menolak naturalisasi kapal ikan asing dan mengevaluasi kebijakan lainnya yang tidak berpihak bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. 

"Kita akan menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden RI Prabowo Soebianto, untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan saat ini KKP yang tidak berpihak kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan. Dan tadi masukan dan aspirasi dari berbagai daerah, agar Kementrian Kelautan dan Perikanan melibatkan nelayan , pelaku usaha Perikanan dan stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan dibidang industri perikanan" sambungnya. 

Hadi menjelaskan dalam Rembuk Nelayan 2025 terdapat beberapa poin kesimpulan yang akan disampaikan langsung ke Prabowo. 

Sementara itu, Sekjen SNI, James Then mengatakan iklim perikanan dI Indonesia sedang mengalami kondisi yang buruk.

James menuturkan berbagai nelayan dan pelaku usaha perikanan menyuarakan keresahan dan kegelisahan terhadap situasi industri perikanan saat ini lantaran KKP yang belum memihak.