Gelar Rembuk Nelayan 2025, SNI dan Pelaku Usaha Perikanan Nilai Kebijakan Pemerintah Masih Merugikan

"Potensi gelombang protes terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus meluas karena kebijakan yang sepihak dan merugikan bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan" kata James.

"Kita berkumpul dan berdialog dalam Rembuk Nelayan 2025 agar ada solusi terhadap kemajuan dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) tahap awal ini akan menyuarakan ke Bapak Presiden RI Prabowo Soebianto untuk mengevaluasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini," sambungnya.

James mengaku pihaknya akan menggelar aksi di KKP jika kebijakan dari pemerintah tak berpihak dapat nelayan dan pelaku usaha perikanan.

"Aksi ini untuk menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melahirkan beban terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan," pungkasnya.

Diketahui, SNI sempat mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024 lalu.

Dalam deklarasi saat itu terdapat beberapa komitmen: 

-Menjamin akses yang lebih baik ke sumber daya perikanan termasuk pemenuhan kebutuhan peralatan, teknologi, dan pelatihan yang diperlukan.

- Menjamin perlindungan hukum, kepastian usaha dan keberpihakan.

- Meningkatkan kesejahteraan ekonomi nelayan dengan memperkuat pasar lokal memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

- Meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai termasuk perbaikan dan pembangunan pelabuhan jalan dan sarana transportasi lainnya yang mendukung aktivitas nelayan.

- Memposisikan Solidaritas Nelayan Indonesia sebagai mitra pemerintah dalam perencanaan tata kelola perikanan Indonesia. (raa)