Politisi Partai Golkar Setuju Gubernur Dipilih Presiden: Lebih Bagus seperti Zaman Soeharto

Terlebih, DPR belum membahas revisi Undang-Undang Pemilu menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.

“Apalagi ada isu belum putus di DPR, pemisahan Pilkada dan pemilihan umum. Dari keputusan itu, yang disetujui oleh teman-teman penundaan pemilihan DPRD saja. Yang lain enggak setuju,” jelas Cak Imin. (saa/dpi)