Politisi Partai Golkar Setuju Gubernur Dipilih Presiden: Lebih Bagus seperti Zaman Soeharto

Jakarta, tvOnenews.com - Politisi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng mengaku setuju dengan usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar gubernur dipilih presiden, sedangkan bupati dan wali kota dipilih DPRD.

Dia menjelaskan, alasan setuju gubernur dipilih oleh presiden, yakni agar pemerintah pusat mengetahui kondisi langsung di daerah yang dipimpinnya. Sebab jabatan gubernur memiliki fungsi koordinasi dengan pemerintH pusat.

“Masuk akal. Karena gubernur itu kan tidak punya wilayah. Wilayahnya kan ada di bupati-bupati. Dia sifatnya fungsinya koordinasi. Kalau sifatnya fungsinya koordinasi ya tunjuk aja dari pemerintah pusat. Supaya pemerintah pusat tahu denyut di daerah itu dari gubernur,” ungkap Mekeng di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (29/7).

Lebih lanjut, dia menilai pelaksanaan pilkada lebih bagus memakai sistem pemilihan tidak langsung seperti zaman Presiden ke-2 RI Soeharto. Menurutnya, pemilihan kepala daerah tidak langsung dianggap bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

“Jadi menurut saya lebih bagus dari zaman dulu, zaman Pak Harto. Kalau DPRD pilih (kepala daerah), dipilih orang yang sudah benar,” tegas Mekeng.

“Enggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih DPRD.

Hal itu menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah.

“Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total manfaat dan manfaatnya,” kata Cak Imin di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Rabu (23/7).

“Karena beberapa bupati kita tanya juga Bapak ternyata konsolidasinya cukup lamban akibat proses politik yang terlalu panjang. Kalau tidak ditunjuk oleh (pemerintah) pusat, minimal pemilihan kepala daerah maksimal dipilih oleh DPRD,” sambungnya.

Menurut Cak Imin, usulan partainya itu akan membawa efektivitas dan percepatan pembangunan. Ia menambahkan usulan kepala daerah dipilih pemerintah pusat atau DPRD masih dapat didiskusikan di DPR.

Terlebih, DPR belum membahas revisi Undang-Undang Pemilu menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.

“Apalagi ada isu belum putus di DPR, pemisahan Pilkada dan pemilihan umum. Dari keputusan itu, yang disetujui oleh teman-teman penundaan pemilihan DPRD saja. Yang lain enggak setuju,” jelas Cak Imin. (saa/dpi)