Soal Kasus Beras Oplosan, Kejagung Bakal Periksa Kementan hingga Bulog

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung berencana meminta keterangan dari sejumlah penyelenggara negara terkait dengan kasus dugaan beras tidak sesuai mutu alias beras oplosan.

“Pemanggilan akan berkembang ke sana pasti. Yang pihak yang terkait ya, tidak semua penyelenggara,” beber Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna saat ditemui di depan Gedung Penkum, Kejagung, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Beberapa penyelenggara negara ini antara lain, Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, hingga Badan Pangan Nasional.

“Misalnya, dari Kementerian Pertanian, misalkan juga dari Bulog nantinya kan, misalkan juga ada dari Badan Pangan Nasional, bisa juga semua bisa berkembang,” jelas Anang.

Anang mengatakan, pihak Kementan dan lain-lain ini akan dimintai keterangan dan masukan terhadap kasus yang tengah diselidiki.

Tapi, untuk saat ini, pemanggilan pihak penyelenggara negara masih merupakan wacana dan belum dijadwalkan oleh penyelidik.

Sejauh ini, penyelidik baru memanggil enam perusahaan untuk dimintai keterangan terkait kasus beras oplosan. Pemeriksaan ini akan dilakukan Senin (28/7/2025) depan.

Keenam perusahaan ini adalah PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Umar Utama Lestari Java Group.

Surat pemanggilan ini juga sudah dikirimkan pada perusahaan pada Rabu (23/7/2025).

Diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut kasus beras oplosan.

Prabowo menegaskan, praktik mengoplos beras merupakan bentuk penipuan dan pidana yang harus ditindak aparat penegak hukum.

"Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana," ucap Presiden Prabowo saat meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/7/2025).

Berdasarkan laporan yang diterima Prabowo, praktik curang beras oplosan telah merugikan masyarakat hampir Rp 100 triliun setiap tahunnya.

Jelasnya, pemerintah sudah setengah mati mencari uang dengan mengoptimalkan pemasukan dari pajak dan bea cukai.

Namun di sisi lain, justru ada oknum yang meraih keuntungan lewat praktik yang merugikan masyarakat.