Pegiat Beri Catatan Usai Pemerintah Hendak Buka Moratorium Penempatan TKI ke Arab Saudi

"Dengan dibuka maka semua penempatan PMI nantinya akan menjadi resmi, terdata siapa yang akan berangkat kerja, sedang bekerja dan yang sudah purna PMI, nah itu akan memudahkan jika ada masalah yang dialami oleh pekerja disana, saat ini kami mendengar ada beberapa yang tetap berangkat dan karena unprosedural tentu tidak terdata jika ada masalah sulit untuk mencari yang bersangkutan," tambahnya. 

Sementara itu Kepala Bidang Penempatan Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi Jawa Barat, Hendra Kusuma Sumantri mengatakan pihaknya sudah jauh-jauh hari bersiap dalam meningkatkan pelindungan PMI ke Arab Saudi melalui program dan peraturan daerah terkait dengan penempatan PMI. 

"Sebetulnya kami di pemerintah daerah di Jabar sudah siap mungkin sejak lima tahun atau bahkan lebih, sejak era gubernur Ahmad Heryawan mungkin kita pernah mendengar Jabar Membara, itu maksudnya Jabar mengembara cari penghidupan salah satunya mungkin menjadi pekerja migran Indonesia, namun kami lebih menekankan mungkin dalam hal pelindunganya, Jabar itu secara penempatan PMI nomor tiga jumlahnya tetapi kasus nomor satu, nah kami mendorong supaya bekerja sesui dengan prosedurnya," jelas Hendra

Menurut Hendra beberapa negara Timur Tengah seperti Arab Saudi memang menjadi pilihan masyarakat Jawa Barat yang bekerja ke luar negeri. 

"Secara tipologi pekerja migran Indonesia, Jabar memang lebih dominan bekerja ke Timur Tengah jika dibanding dengan Jatim dan Jateng yang menurut informasi lebih memilih ke aspak seperti Taiwan, Hongkong makanya kami lebih hati-hati," pungkasnya. (raa)