Pegiat Beri Catatan Usai Pemerintah Hendak Buka Moratorium Penempatan TKI ke Arab Saudi

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana pemerintah Indonesia membuka moratorium penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi disambut beragam oleh masyarakat.

Ketua Harian Purna PMI, Paryanto mengaku turut menyambut rencana pemerintah membuka kembali penempatan PMI ke Arab Saudi tersebut dengan beberapa catatan seperti peningkatan kapasitas CPMI yang perlu disiapkan sebaik mungkin sebelum berangkat ke luar negeri.

"Sebagai pegiat pekerja migran Indonesia (PMI) dan purna PMI saya sangat setuju dengan dibukanya peluang kerja dan dicabutnya moratorium ke Arab Saudi, kita tentu tahu bahwa ada plus minusnya iya, tetapi dengan catatan harus disiapkan terlebih dahulu dari hulu hingga hilirnya dari desa, kecamatan hingga disnaker harus disiapkan pelatihanya," jelas Paryanto, Jakarta, Sabtu (22/3/2025). 

Paryanto meminta semua pihak ikut dilibatkan dalam mempersiapkan pekerja yang hendak bekerja ke luar negeri sebagai upaya untuk memaksimalkan pelindungan PMI saat sudah berkarir ke luar negeri. 

"Ditutup pun seperti sekarang yang berangkat secara unprosedural tetap banyak, kita tidak bisa melarang orang mau pergi, mau kerja. Penekananya jika dibuka pemerintah desa mesti dilibatkan," tambahnya. 

Dalam kesempatan yang sama, salah satu pelaku usaha penempatan PMI, Ahmad Faisol mengaku senang dengan rencana pemerintah membuka peluang untuk mencabut moratorium penempatan ke Arab Saudi. 

Ia berharap bisa mempersiapkan sebaik mungkin, sehingga yang diharapkan pemerintah bisa terwujud. 

"Kami mengucapkan terimakasih kepada presiden Prabowo dan pak menteri Karding, pencabutan moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi akan memberikan peluang para pekerja kita yang memang hari ini mungkin sulit mendapatkan pekerjaan di dalam negeri bisa bekerja ke Arab Saudi, peluang itu tentu harus disambut oleh semua stakholder dengan mempersiapkan sebaik mungkin termasuk skema peningkatan kapasitas dan pelindunganya," tegas Ahmad Faisol. 

Ahmad yang saat ini juga menjabat sebagai wasekjen DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) mengaku sepakat bahwa penempatan PMI sceara prosedural akan memberikan pelindungan lebih baik dibanding dengan praktek unprosedural seperti yang saat ini marak karena adanya moratorium.