LPP Surak Bakal Kawal PSU Ulang di 24 Wilayah Indonesia

Jakarta, tvOnenews.com - Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan sidang pengucapan putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Senin (24/2) silam. Ada 24 Perkara yang diputuskan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)  yang terdiri dari 24 Provinsi dan Kabupaten Kota.

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 Daerah atas sengketa Pilkada 2024 yang diumumkan dalam Sidang Pleno pada Senin, 24 Februari 2025 kemarin, menjadi tantangan bagi setiap elemen masyarakat untuk ikut serta dan berkontribusi secara aktif dan ikut terlibat dalam melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan. 

"Kami Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat, (LPP SURAK),  sebagai  proponen masyarakat demokrasi, siap mengawal Putusan MK diatas pada setiap tahap pelaksanaannya, agar  dapat berjalan dengan jujur, adil, transparan dan berintegritas, serta melahirkan Pemimpin Daerah yang memiliki legitimasi kuat sebagai representasi dari Suara Rakyat," tukas Imam Sunarto Sekjen LPP Surak dalam Keterangannya kepada Media hari ini Kamis (27/2/2025). 

Lembaga Pemantau Pemilu Suara Rakyat (LPP SURAK) Selama ini dikenal sebagai Lembaga Pemantau Pemilu dibawah Binaan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang terakreditasi nasional.  LPP Surak memiliki kelebihan dalam bidang teknologi dan  sistem IT  yang dapat mengurai dan melakukan investigasi secara komperhensif untuk mengatasi sengkarut persoalan pemilu termasuk mendokumentasikan kecurangan dengan canggih, cepat dan terintegrasi. 

Yudi Cahya Prawira, Ketua Ad Interim LPP Surak mengatakan bahwa LPP Surak memiliki kemampuan teknologi pengawasan pemilu yang tersertifikasi hak cipta dan hak paten diberbagai lembaga yang diakui negara dan dunia Internasional seperti ISO dan KAN.

"Dengan kemampuan teknologi yang mengakomodir berbagai kepentingan, terutama dalam proses-proses pelaporan kecurangan pemilu, Kami LPP Surak adalah satu-satunya Lembaga Pemantau Pemilu di Indonesia yang memiliki sistem pemantauan pemilu terkuat yang paling komperhensif dan terintegrasi dengan steakholder pemilu di Indonesia. Sistem tersebut  menjadi solusi atas berbagai persoalan Pemilu di republik ini," jelas Yudi Cahya Prawira yang juga pendiri LPP Surak.

Dalam kaitannya dengan Putusan MK yang menetapkan 24 Perkara yang diputuskan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang terdiri dari 24 Provinsi dan Kabupaten Kota.