ADVERTISEMENT

News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Mahkamah Konstitusi

MKMK: Suhartoyo Sah Jadi Ketua MK, Ini Pandangan Pakar

MKMK: Suhartoyo Sah Jadi Ketua MK, Ini Pandangan Pakar

Polemik keabsahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo direspons oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Aliansi Peduli Mahkamah Konstitusi Soroti Persoalan Ijazah Palsu Arsul Sani, Hakim MK Itu Membantah Keras

Aliansi Peduli Mahkamah Konstitusi Soroti Persoalan Ijazah Palsu Arsul Sani, Hakim MK Itu Membantah Keras

Kinerja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani tengah menjadi sorotan. Ijazah S3 Arsul Sani dituding palsu. 
Polemik Putusan MK, BGN Sebut Brigjen Pol. Sony Sanjaya Telah Pensiun dari Polri

Polemik Putusan MK, BGN Sebut Brigjen Pol. Sony Sanjaya Telah Pensiun dari Polri

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang memastikan tidak ada lagi anggota Polri aktif yang menduduki jabatan di lembaganya setelah Mahkamah Konstitusi (MK) resmi melarang aparat kepolisian menjabat posisi sipil tanpa melepas status keanggotaannya.
Respons Putusan MK Soal Jabatan Polri, PP AMMDI Gelar FGD Jaga Supremasi SIpil

Respons Putusan MK Soal Jabatan Polri, PP AMMDI Gelar FGD Jaga Supremasi SIpil

Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait anggota polisi aktif yang tengah menduduki jabatan siil harus mengundurkan diri menuai polemik.
Menhut Raja Juli Tegaskan Tetap Butuh Polri di Kemenhut Meski MK Larang Duduki Jabatan Sipil

Menhut Raja Juli Tegaskan Tetap Butuh Polri di Kemenhut Meski MK Larang Duduki Jabatan Sipil

Menhut Raja Juli Antoni tegaskan keberadaan personel Polri di Kementerian Kehutanan masih sangat dibutuhkan, meski MK telah mengeluarkan putusan yang mewajibkan anggota Polri mundur jika ingin menduduki jabatan sipil.
Puluhan Massa Aliansi Masyarakat Peduli MK Tuntut Hakim Arsul Sani Mundur hingga Diproses Hukum

Puluhan Massa Aliansi Masyarakat Peduli MK Tuntut Hakim Arsul Sani Mundur hingga Diproses Hukum

Kasus duagaan ijazah palsu Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani tengah menjadi sorotan publik.
MK Putuskan Larangan Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, AMPHI: Ini Momentum Tata Ulang Relasi Sipil–Keamanan

MK Putuskan Larangan Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, AMPHI: Ini Momentum Tata Ulang Relasi Sipil–Keamanan

Aliansi Mahasiswa Penegak Hukum Indonesia (AMPHI) mengapresiasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.
Respons Putusan MK Soal Batasan Menjabat di Luar Institusi, Polri Bentuk Tim Pokja

Respons Putusan MK Soal Batasan Menjabat di Luar Institusi, Polri Bentuk Tim Pokja

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bentuk kelompok kerja (pokja) untuk merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan Polisi di luar institusi.
Akademisi Tegaskan Polisi Menduduki Jabatan Sipil Tak Langgar Konstitusi: Sepanjang Berdasarkan Penugasan Kapolri, Sah!

Akademisi Tegaskan Polisi Menduduki Jabatan Sipil Tak Langgar Konstitusi: Sepanjang Berdasarkan Penugasan Kapolri, Sah!

Alboin menegaskan bahwa persoalan penempatan polisi aktif bukanlah persoalan konstitusional semata, melainkan berada pada ranah implementasi aturan.
MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, DPR: Harus Pensiun dari Polri

MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, DPR: Harus Pensiun dari Polri

Anggota Komisi DPR RI Abdullah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil.
Pakar Kebijakan Publik Kritik Keras Putusan MK: Polisi dan Kementerian Sama-Sama Sipil, Kok Dibatasi?

Pakar Kebijakan Publik Kritik Keras Putusan MK: Polisi dan Kementerian Sama-Sama Sipil, Kok Dibatasi?

Terkait pelarangan Polri duduki jabatan sipil, MK dinilai gagal melihat bahwa pertukaran kompetensi antarlembaga sipil merupakan bagian penting dari tata kelola birokrasi modern.
Pro-Kontra Putusan MK, Anggota Polri Aktif Dinilai Masih Dapat Duduki Jabatan Sipil dengan Syarat

Pro-Kontra Putusan MK, Anggota Polri Aktif Dinilai Masih Dapat Duduki Jabatan Sipil dengan Syarat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan anggota kepolisian aktif dilarang menduduki jabatan sipil menuai pro kontra.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Bukan Orang Kaleng-kaleng, Ternyata Ini Kelompok yang Megeroyok Dua Mata Elang Hingga Tewas Bersimbah Darah di TMP Kalibata

Bukan Orang Kaleng-kaleng, Ternyata Ini Kelompok yang Megeroyok Dua Mata Elang Hingga Tewas Bersimbah Darah di TMP Kalibata

Kasus tewasnya dua mata elang yang dikeroyok hingga tewas di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/22025) sore terungkap.
Top 3 SEA Games 2025: Megawati Hangestri Paling Bersinar di Thailand, Menang Rasa Kalah Timnas Indonesia, Atlet Renang Muda Peraih Emas

Top 3 SEA Games 2025: Megawati Hangestri Paling Bersinar di Thailand, Menang Rasa Kalah Timnas Indonesia, Atlet Renang Muda Peraih Emas

SEA Games 2025 menciptakan tiga cerita besar bagi Indonesia. Ada kekecewaan, ada kebanggaan, dan ada pula kejutan yang mengubah peta persaingan Asia Tenggara.
Lantik Pengurus Baru, Ini Pesan Mendes PDT ke ABPEDNAS: Awasi Dana Desa

Lantik Pengurus Baru, Ini Pesan Mendes PDT ke ABPEDNAS: Awasi Dana Desa

Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2025 di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang pada Jumat (12/12/2025).
Malam Mencekam di TMP Kalibata Buntut Seorang Mata Elang Tewas Dikeroyok, Aksi Pembakaran Hingga Padamnya Listrik

Malam Mencekam di TMP Kalibata Buntut Seorang Mata Elang Tewas Dikeroyok, Aksi Pembakaran Hingga Padamnya Listrik

Dua mata elang (matel) menjadi korban pengeroyokan di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12/2025) sore.
Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 12 Desember Pukul 17.00 WIB: Indonesia Tambah 4 Medali Emas hingga Sore Ini

Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 12 Desember Pukul 17.00 WIB: Indonesia Tambah 4 Medali Emas hingga Sore Ini

Berikut klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) hingga pukul 17.00 WIB.
Susul Wagub Jabar, Dedi Mulyadi Beri Respons terkait Resbob Menghina Suku Sunda dan Suporter Persib Bandung

Susul Wagub Jabar, Dedi Mulyadi Beri Respons terkait Resbob Menghina Suku Sunda dan Suporter Persib Bandung

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi bereaksi soal konten kreator Adimas Firdaus alias Resbob diduga menghina suku Sunda dan suporter Persib Bandung, Viking Persib Club.
Duh, Foto Resbob Ditaruh dengan "Sesajen" Buntut Ucapan Menghina Suku Sunda, Dedi Mulyadi Sampai Ikut Ngomong

Duh, Foto Resbob Ditaruh dengan "Sesajen" Buntut Ucapan Menghina Suku Sunda, Dedi Mulyadi Sampai Ikut Ngomong

Ucapan Resbob yang memantik amarah tersebut, diunggah ulang berbagai akun di Medsos.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT