Soal Isu Reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih, Herzaky: Wajar Pimpinan Evaluasi Kinerja Tim

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra memberikan komentar soal isu reshuffle menteri Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo-Gibran.

Herzaky mengungkapkan bahwa wajar saja jika Prabowo terbuka mengenai adanya reshuffle. Pasalnya hal tersebut merupakan upaya dari seorang pemimpin untuk mengevaluasi kinerja timnya.

“Jika Pak Presiden mengingatkan secara terbuka mengenai kemungkinan reshuffle, wajar-wajar saja. Namanya pimpinan, wajar saja mengevaluasi kinerja timnya,” kata Herzaky, dalam keterangannya, pada Minggu (9/2/2025).

Lebih lanjut Herzaky menyebutkan bahwa pihaknya belum mendengar soal adanya rencana reshuffle. Namun reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

“Kami belum mendengar rencana itu. Hanya, ini hak prerogatif presiden. Kapan beliau mau melakukan, siapa yang mau direshuffle itu hak beliau,” terangnya.

Kemudian Herzaky menuturkan bahwa saat ini menteri yang berasal dari Partai Demokrat, saat ini fokusnya bekerja untuk rakyat, berusaha menjalankan amanah yang diberikan Presiden Prabowo, dan menyukseskan program-program pemerintahan Presiden Prabowo. 

“Ketika menunjuk para pembantunya ini, beliau menyampaikan target-target yang beliau harapkan bisa dikerjakan, diselesaikan, dan dicapai oleh menteri terkait,” tegas Herzaky.

Sementara itu Herzaky menerangkan bahwa Prabowo pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk rakyat. 

Maka dari itu pastinya diharapkan agar anggota kabinetnya benar-benar menunjukkan semangat dan kinerja yang sama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

“Jika dirasa ada anggota kabinetnya yang masih kurang pas kinerjanya dalam perjalanannya, tentu wajar jika diingatkan. Kalau sudah diingatkan, tapi masih belum sejalan juga, belum sesuai dengan harapan, wajar kalau reshuffle menjadi salah satu opsi langkah yang kemudian ditempuh Pak Presiden,” ungkap Herzaky.

Sebelumnya diberitakan, Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat setelah 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  

Kabar bahwa reshuffle akan dilakukan setelah Lebaran semakin santer terdengar.  

Namun, Istana menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo. 

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan bahwa hanya presiden yang mengetahui kapan dan siapa yang akan terkena reshuffle.

“Ya yang paling tahu soal reshuffle di republik ini hanya Pak Presiden. Jadi ini sepenuhnya kewenangan Pak Presiden. Soal kapan waktunya, siapa orangnya, itu betul-betul hanya presiden yang tahu,” kata Hasan di Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Menurutnya, semua pihak di luar hanya bisa menerka-nerka tanpa informasi yang cukup.

“Kita juga tidak punya informasi mengenai kapan itu akan dilaksanakan dan siapa orangnya. Itu betul-betul kewenangannya presiden,” tambahnya. 

Terkait pernyataan PBNU yang disebut-sebut sebagai sinyal untuk menteri tertentu, Hasan menegaskan bahwa peringatan Presiden berlaku umum untuk seluruh anggota kabinet. 

“Presiden kan selalu memberikan arahan termasuk juga memberikan pengingat kepada anggota kabinet. Jadi ini sesuatu yang berlaku umum,” tegas Hasan. 

Menurutnya, Prabowo ingin seluruh menteri benar-benar fokus bekerja untuk kepentingan rakyat, tanpa ada agenda lain.

“Yang dibawa dalam rangka bekerja bersama Presiden Prabowo. Jadi ini peringatan yang berlaku umum. Siapapun itu, yang tidak mau seirama gerak langkahnya bersama presiden, ya nanti akan mendapatkan evaluasi dari presiden,” ujarnya.

Hasan juga menegaskan bahwa peringatan ini bukanlah yang pertama kali diberikan oleh Presiden Prabowo sejak menjabat. 

“Saya rasa bukan peringatan pertama presiden sudah berapa kali menyampaikan hal ini. Yang tidak mau ikut ya silakan di luar. Yang mau ikut samakan gerak langkah keinginannya bersama presiden,” kata Hasan.

Menurutnya, Presiden Prabowo selalu memberikan apresiasi, arahan, sekaligus peringatan kepada para menteri. (ars/raa)