Perkuat Kolaborasi dan Tingkatkan Sinergi, Kemhum Tandatangani 29 Nota Kesepahaman

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Hukum (Kemhum) RI menandatangani 29 nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (MoU) dengan kementerian dan lembaga di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/1/2025).

Sekjen Kementerian Hukum Nico Afinta mengatakan bahwa nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah hukum dan mitra kerja sama.

“Kegiatan ini merupakan bagian yang integral dari upaya kita untuk meningkatkan sinergi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah hukum dan mitra kerja sama baik dari unsur pemerintah maupun badan usaha milik negara di tengah transformasi kelembagaan ini,” kata Nico, saat sambutan, pada Jumat (24/1/2025).

Nico menuturkan terdapat 29 mitra kerja sama yang menandatangani 25 nota kesepahaman dengan kementerian hukum. 

“Kemudian ada 5 perjanjian kerja sama yang akan ditandatangani antara pimpinan unit S01 kementerian hukum dengan kementerian lembaga terkait,” jelas Nico.

Nico menerangkan bahwa penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini memiliki tujuan yang strategis, yakni mengatur mekanisme kerja sama yang berisi panduan kerja sama antara kementerian hukum dengan kementerian atau lembaga lainnya sehingga hubungan kerja dapat berjalan dengan baik. 

“Memberikan kepastian hukum kepada seluruh pemangku kepentingan terkait hak dan kewajiban yang berlaku dalam setiap kerja sama yang dijalin,” ungkap Nico.

Penandatanganan ini juga untuk peningkatan manfaat kerja sama, yakni masing-masing pihak akan memperoleh manfaat yang lebih besar dari hubungan yang saling menguntungkan baik dalam bentuk efisiensi, efektivitas maupun penyelesaian masalah yang lebih cepat dan tepat. 

Adapun penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri, Wakil Menteri dan pimpinan badan terkait diantaranya Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin. 

Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamenaos) Agus Jabo Priyono dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono.

Selanjutnya juga dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan beberapa menteri lain yang diwakili.