Usulan Prabowo soal Kepala Daerah Dipilih DPRD Dikomentari Menteri Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas komentari gagasan Presiden Prabowo Subianto terkait pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) patut menjadi bahan pertimbangan serius.

Usulan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato di acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024) malam. 

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, sebelumnya juga menyuarakan ide serupa dalam forum yang sama.

Menurut Supratman, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menekan biaya Pilkada yang selama ini dikenal sangat mahal. 

Ia juga menyoroti aspek sosial dan keamanan sebagai pertimbangan utama.

“Ini wacana yang baik dan perlu kita pikirkan bersama. Presiden merespons positif gagasan Ketua Umum Golkar ini,” ujar Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) dan Undang-Undang Pemilu hanya mengamanatkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis, tanpa mengharuskan mekanisme Pilkada langsung.

Supratman menyebut bahwa wacana ini sebenarnya bukan hal baru dan telah lama dibahas di lingkup partai politik. 

Ia juga mengklaim, gagasan ini mendapat respons positif dari masyarakat.

“Saya berharap diskursus ini terus berkembang agar kita dapat menemukan pola demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai pendiri bangsa. Prinsip demokrasi berdasarkan sila keempat Pancasila harus menjadi ciri khas demokrasi Indonesia,” jelasnya.

Untuk diketahui, wacana ini kembali mencuat setelah Pilkada serentak 2024 selesai dilaksanakan. 

Menurut Supratman, ini adalah momentum yang tepat untuk mengevaluasi sistem demokrasi di Indonesia.

“Kita baru saja menyelesaikan Pilkada, dan usulan ini mengemuka lagi melalui Ketua Umum Golkar. Presiden pun menyambut baik sebagai diskursus untuk perbaikan demokrasi kita,” tambahnya.

- Prabowo: Pilkada Langsung Terlalu Mahal

Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti biaya Pilkada langsung yang dinilai terlalu tinggi, dengan puluhan triliun rupiah dihabiskan hanya dalam 1-2 hari. 

Ia membandingkan sistem Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India yang lebih efisien.

“Di negara-negara itu, anggota DPRD yang memilih kepala daerah. Biayanya jauh lebih efisien dan tidak menguras dana besar,” ujar Prabowo.