Pengamat Citra Institute menilai sistem Pilkada tak langsung akan menjauhkan rakyat dari proses demokrasi yang seharusnya menjadi hak fundamental warga negara.
Usulan ini menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa pemilu nasional (Pilpres, Pileg DPR, pemilihan DPD) dan pemilu daerah (Pilkada, Pileg DPRD) harus digelar terpisah dengan jeda waktu 2 tahun.
Guna.memastikan kelancaran dan keamanan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Tahun 2024, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Asep Safrudin, bersama Kaporesta Barelang, Kombes Pol Heribertus Ompusunggu  melakukan pemantauan langsung ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah Kota Batam .
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah berencana menetapkan hari pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 27 November 2024 sebagai hari libur nasional.
Ketua Umum PP Persatuan Islam (PERSIS) Ustaz Jeje Zaenudin, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan Pilkada Serentak yang dilaksanakan, Ahad (27/11/2024).
KPU Kabupaten Batang telah menerima seluruh persyaratan administrasi yang dibutuhkan dan verifikasi serta sudah menyerahkan surat rujukan pemeriksaan kesehatan.
Bawaslu DIY telah memetakan sejumlah kerawanan yang berpotensi terjadi jelang pendaftaran pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
KPU Kabupaten Sleman telah menetapkan sebanyak 1.731 TPS untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ribuan TPS tersebut meliputi TPS reguler dan khusus.
PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).