Masyarakat Sipil Yogyakarta Kirim Surat ke PBNU Agar Cabut Tawaran Pemerintah soal Izin Pengelolaan Tambang, Begini Alasannya

Yogyakarta, tvOnenews.com - Masyarakat sipil di Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Cik Ditiro berkirim surat kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah menerima tawaran dari pemerintah dalam pengelolaan tambang.

Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya tersebut dikirimkan melalui Kantor POS Besar Yogyakarta, Rabu (19/6/2024) sore.

Inisiator Forum Cik Ditiro, Masduki mengatakan bahwa aksi yang dilakukan ini sebagai bentuk keprihatinannya terhadap organisasi massa (ormas) keagamaan yang menerima tawaran tersebut. Karena menurutnya, siapapun yang mengelola tambang pasti bermasalah. Sebab, lebih besar mudaratnya ketimbang manfaatnya.

"Sehingga kami berkirim surat karena prihatin kepada ormas-ormas terutama NU yang sudah menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang," katanya ditemui di Kantor POS Besar Yogyakarta.

Disampaikan Masduki, beleid pemberian izin ormas keagamaan dapat mengelola tambang yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-undang (UU) Minerba.

Lebih lanjut, tawaran ini akan membuat ormas keagamaan kehilangan peran untuk mengkritisi kebijakan pemerintah terutama di sektor pertambangan yang sarat akan masalah lingkungan. 

Karena itu, surat ini dikirimkan untuk mengingatkan, menegur dan meminta agar kesalahan ini dikoreksi oleh PBNU serta segera menarik surat persetujuan permohonan izin tambang tersebut. 

"Kalau gak, ormas akan mengalami krisis reputasi dan yang lebih penting umat Indonesia akan mengalami ekstra kerugian lebih lanjut. Bayangkan kalau ormas sudah tidak kritis lagi," ucapnya

Berdasarkan kajian yang dilakukan, kata Masduki, ormas keagamaan tidak punya kompetensi dalam mengelola tambang malah akhirnya mereka jadi broker atau pihak ketiga. Seharusnya, ormas harus menjadi pilar masyarakat sipil bukan korporasi yang punya usaha ekstraktif tambang.

Ditanya soal alasan PBNU menerima tawaran untuk biaya operasional dan infrastruktur, Masduki menilai tidak masuk akal. Ormas seperti NU disebutnya memiliki sumber daya yang besar sekali yang mana sikap voluntarismenya tinggi.

"Jadi alasannya nggak masuk akal. Malah manipulatif argumen itu menurut saya," ungkap Masduki.

Selain PBNU, pihaknya hari ini juga mengirimkan surat serupa kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan KH Ahmad Dahlan Yogyakarta.