Instruksi Tegas! Mendagri Tito Perintahkan Kepala Daerah Kurangi Protokoler dan Perjalanan Dinas

Jakarta, tvOnenews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan bahwa kepala daerah harus melakukan efisiensi anggaran, termasuk dengan mengurangi biaya protokoler dan perjalanan dinas hingga 50 persen.

Instruksi ini sejalan dengan Inpres Nomor 125 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo untuk mendorong efisiensi belanja negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Setuju. Saya sudah keluarkan surat edaran. Setelah pelantikan tanggal 20, saya langsung mengeluarkan surat edaran,” ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (7/3).

Tito menjelaskan bahwa dalam Inpres tersebut, dua menteri diberikan mandat langsung oleh Presiden untuk memastikan efisiensi anggaran. Menteri Keuangan bertanggung jawab atas efisiensi di tingkat pusat, sementara Mendagri menangani efisiensi di daerah.

“Saya sudah mengeluarkan suratnya dulu tentang apa yang harus dilakukan. Dan kepala daerah boleh melakukan efisiensi dan memberitahukan kepada DPRD. Itu untuk memberikan kekuatan kepala daerah agar boleh melakukan realokasi anggarannya, efisiensi,” tegasnya.

Tito menyebutkan bahwa mayoritas kepala daerah saat ini adalah pejabat baru yang mewarisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun oleh pejabat sebelumnya. Oleh karena itu, ia memberikan surat edaran sebagai payung hukum bagi mereka agar bisa melakukan realokasi anggaran tanpa kendala.

“Rata-rata ini, 503 ini kepala daerah baru. Mereka kan nyusun APBD bukan mereka, kecuali yang definitif bertahan, jumlahnya sedikit. Rata-rata kepala daerah baru,” ungkap Tito.

Ia menambahkan bahwa surat edaran tersebut memberikan keleluasaan bagi kepala daerah untuk mengalihkan anggaran yang tidak efisien ke program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Saya memberikan surat edaran yang menjadi pegangan, payung hukum Anda untuk melakukan realokasi. Tapi realokasinya tujuannya efisiensi, dan hasil efisiensinya dipakai untuk kepentingan yang langsung berdampak kepada rakyat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemiskinan ekstrem, dan stunting,” jelasnya.

Salah satu poin utama dalam instruksi Tito adalah pengurangan biaya protokoler dan perjalanan dinas kepala daerah. Hal ini dilakukan agar anggaran daerah bisa lebih optimal dan digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

“Paham. Saya di dalam surat saya sangat detil sekali. Persis saya tiru yang dari Menteri Keuangan. Persis, ATK sekian persen, kemudian ceremonial kurangi, perjalanan dinas 50 persen. Itu semua saya tulis semua,” ungkapnya.

Tito memastikan bahwa kebijakan ini harus dijalankan oleh seluruh kepala daerah agar efisiensi anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas. (agr/nsp)