Respons Putusan MK Soal Jabatan Polri, PP AMMDI Gelar FGD Jaga Supremasi SIpil

Jakarta, tvOnenews.com - Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait anggota polisi aktif yang tengah menduduki jabatan siil harus mengundurkan diri menuai polemik. Merespons hal tersebut, Pimpinan Pusat Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah (PP AMMDI) menggelar Focus Grup Discussion dengan meliatkan sejumlah pengamat, pakar, hingga akademisi. Ketua Umum PP AMMDI, Safrin Yusuf mengatakan penempatan militer aktif masuk ke pemerintahan umum baik Polisi maupun TNI dinilai memiliki dampak yang merisaukan. “Semangat kami anak muda menjaga ranah sipil dan militer kita kedepan agar jelas porsinya. Profesionalisme militer dimana, bidang sipil dimana. Jangan dicampur, diborong semua, apalagi di aduk-aduk, kan bahaya buat pertumbuhan demokrasi,” kata Safrin, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Respons Putusan MK Soal Jabatan Sipil Diemban Polri, PP AMMDI Gelar FGD Jaga Supremasi SIpilSumber : Istimewa “Rencananya kami UU TNI dan KUHP Baru kami mau bawa ke MK saja. Sebab mestinya di perubahannya itu dihilangkan fungsi-fungsi di luar instansinya yang ingin masuk di ranah sipil,” sambungnya. Pengamat kebijakan publik, Ray Rangkuti dan Edwin Partogi memiliki pandangan yang sama mengenai masuknya anggota Polri dan TNI dalam jabatan sipil dinilai telah merusak tatanan demokrasi. Sebab, kata Ray Rangkuti pengejawantahan adil dalam demokrasi adalah tuntutan peradaban harus ada spesialisasi. “Kalau saya di pertahanan saja, ya sudah jadi tentara. Jadi jangan nyebrang gitu, sudah masuk tentara malah ngurusin MBG (Makan Bergizi Gratis), kan aneh. Spesialisasinya ilmu itu soal tembak-menembak, lah tiba-tiba menjadi mengurusi makanan orang, kan repot, ungkap Ray Rangkuti. Sementara itu, Edwin Partogi mengatakan mindset yang terlanjur membesar-besaran militer seperti hero yang super hebat membuat perluasan tugas pada ramah sipil. “Jadi saya melihatnya begini, negara ini bahwa pemimpin yang dihasilkan demokrasi bisa membawa negara yang lebih baik atau tidak. Bukan berarti sipil atau militer sehingga terkesan keduanya mengalami ketegangan,” ujar Edwin. “Yang jelas MBG kita saksikan menyebabkan persentase keracunan, apa ini menunjukan ketidak profesionalan,” sambungnya. Sementara itu Wakil Ketua PP AMMDI, Dian Asafri mengatakan FGD sengaja dengan topik yang spesifik ini demi menjaga negara pasca putusan MK. “Inilah cara kita untuk menjaga negara, Polisi dan TNI kita, kalau tidak ingin negara rusak maka hari ini kita diskusikan bersama,” ucapnya. (raa)

Respons Putusan MK Soal Jabatan Polri, PP AMMDI Gelar FGD Jaga Supremasi SIpil

Berita Terkait

Jadi Sorotan Publik soal Perpol Nomor 10, Kapolri: Tak Langgar Putusan MK

Prabowo Subianto Tenangkan Menteri yang Dimaki-maki: Pohon Tinggi Pasti Diterpa Angin

Presiden Prabowo Minta Masyarakat Waspada! Ada Pihak-pihak Jadikan Bencana Untuk Kepentingan Politik

Prabowo Ultimatum Perusak Hutan, Minta Menhut Libatkan TNI–Polri: Langgar Langsung Kita Tindak!

Topik Terkait

Militer

Polri

Tni

Mahkamah Konstitusi

Mk

Saksikan Juga

Prabowo Panggil Menkeu Purbaya Dadakan ke Istana, Ada Apa? | OneNews Update

Banjir Bandang Susulan di Padang, Akses Satu-satunya ke Batu Busuak Putus Total

Tumpukan Sampah Ancam Kesehatan Warga Tangsel

Terseret Arus Banjir, WNA di Bali Ditemukan Tewas Tersangkut di Gorong-gorong

Isak Tangis Kakek Terdakwa Pencurian Burung Langka, Dituntut 2 Tahun Penjara

Area Persawahan di Padang Berubah Menjadi Aliran Sungai Baru

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Mbg

Polda Metro Jaya

Dpr