ADVERTISEMENT

News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Mk

MKMK: Suhartoyo Sah Jadi Ketua MK, Ini Pandangan Pakar

MKMK: Suhartoyo Sah Jadi Ketua MK, Ini Pandangan Pakar

Polemik keabsahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo direspons oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Ditengah Isu Ijazah, Arsul Sani Dikuatkan Para Ulama NU

Ditengah Isu Ijazah, Arsul Sani Dikuatkan Para Ulama NU

Di tengah ramainya polemik yang mempersoalkan ijazah doktoralnya, kehidupan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsul Sani tidak banyak berubah. Arsul tetap terbuka, baik secara sosial maupun di lingkungan kerja.
Banyak Pihak Tak Setuju dengan KUHAP Baru, Jimly Asshiddiqie Sarankan Segera Gugat ke MK

Banyak Pihak Tak Setuju dengan KUHAP Baru, Jimly Asshiddiqie Sarankan Segera Gugat ke MK

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie buka suara soal pihak-pihak yang tidak setuju dengan pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. 
Ditanya soal Polri Aktif Bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wamen KP Lontarkan Respons Menohok

Ditanya soal Polri Aktif Bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Wamen KP Lontarkan Respons Menohok

Ihwal Polri aktif bertugas di Kementerian masih ramai diperbincangkan. Kini awak media bertanya terkait hal itu kepada Wamen KP, Didit Herdiawan
DPR: Putusan MK soal Polisi Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil Bakal Dibahas di Panja Reformasi Polri

DPR: Putusan MK soal Polisi Tak Boleh Duduki Jabatan Sipil Bakal Dibahas di Panja Reformasi Polri

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan akan membahas putusan MK soal larangan polisi menduduki jabatan sipil di Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri,
Respons Putusan MK Soal Jabatan Polri, PP AMMDI Gelar FGD Jaga Supremasi SIpil

Respons Putusan MK Soal Jabatan Polri, PP AMMDI Gelar FGD Jaga Supremasi SIpil

Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) terkait anggota polisi aktif yang tengah menduduki jabatan siil harus mengundurkan diri menuai polemik.
MK Putuskan Larangan Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, AMPHI: Ini Momentum Tata Ulang Relasi Sipil–Keamanan

MK Putuskan Larangan Polri Aktif Duduki Jabatan Sipil, AMPHI: Ini Momentum Tata Ulang Relasi Sipil–Keamanan

Aliansi Mahasiswa Penegak Hukum Indonesia (AMPHI) mengapresiasi atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan larangan bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil.
Respons Putusan MK Soal Batasan Menjabat di Luar Institusi, Polri Bentuk Tim Pokja

Respons Putusan MK Soal Batasan Menjabat di Luar Institusi, Polri Bentuk Tim Pokja

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bentuk kelompok kerja (pokja) untuk merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan Polisi di luar institusi.
Bantah Tuduhan Ijazah Palsu, Hakim MK Arsul Sani Pamerkan Dokumen Asli dan Kronologi Lengkap Studi S-3

Bantah Tuduhan Ijazah Palsu, Hakim MK Arsul Sani Pamerkan Dokumen Asli dan Kronologi Lengkap Studi S-3

Hakim MK Arsul Sani tampil ke publik menunjukkan ijazah S-3 asli dan kronologi lengkap studinya usai dilaporkan terkait dugaan ijazah palsu.
Akademisi Tegaskan Polisi Menduduki Jabatan Sipil Tak Langgar Konstitusi: Sepanjang Berdasarkan Penugasan Kapolri, Sah!

Akademisi Tegaskan Polisi Menduduki Jabatan Sipil Tak Langgar Konstitusi: Sepanjang Berdasarkan Penugasan Kapolri, Sah!

Alboin menegaskan bahwa persoalan penempatan polisi aktif bukanlah persoalan konstitusional semata, melainkan berada pada ranah implementasi aturan.
MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, DPR: Harus Pensiun dari Polri

MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, DPR: Harus Pensiun dari Polri

Anggota Komisi DPR RI Abdullah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil.
MK Putuskan Polisi Aktif Dilarang Rangkap Jabatan Sipil, Ini Kata Akademisi

MK Putuskan Polisi Aktif Dilarang Rangkap Jabatan Sipil, Ini Kata Akademisi

MK melalui Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bertentangan dengan UUD 1945.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Bukan Orang Kaleng-kaleng, Ternyata Ini Kelompok yang Megeroyok Dua Mata Elang Hingga Tewas Bersimbah Darah di TMP Kalibata

Bukan Orang Kaleng-kaleng, Ternyata Ini Kelompok yang Megeroyok Dua Mata Elang Hingga Tewas Bersimbah Darah di TMP Kalibata

Kasus tewasnya dua mata elang yang dikeroyok hingga tewas di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/22025) sore terungkap.
Top 3 SEA Games 2025: Megawati Hangestri Paling Bersinar di Thailand, Menang Rasa Kalah Timnas Indonesia, Atlet Renang Muda Peraih Emas

Top 3 SEA Games 2025: Megawati Hangestri Paling Bersinar di Thailand, Menang Rasa Kalah Timnas Indonesia, Atlet Renang Muda Peraih Emas

SEA Games 2025 menciptakan tiga cerita besar bagi Indonesia. Ada kekecewaan, ada kebanggaan, dan ada pula kejutan yang mengubah peta persaingan Asia Tenggara.
Lantik Pengurus Baru, Ini Pesan Mendes PDT ke ABPEDNAS: Awasi Dana Desa

Lantik Pengurus Baru, Ini Pesan Mendes PDT ke ABPEDNAS: Awasi Dana Desa

Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) 2025 di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang pada Jumat (12/12/2025).
Malam Mencekam di TMP Kalibata Buntut Seorang Mata Elang Tewas Dikeroyok, Aksi Pembakaran Hingga Padamnya Listrik

Malam Mencekam di TMP Kalibata Buntut Seorang Mata Elang Tewas Dikeroyok, Aksi Pembakaran Hingga Padamnya Listrik

Dua mata elang (matel) menjadi korban pengeroyokan di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12/2025) sore.
Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 12 Desember Pukul 17.00 WIB: Indonesia Tambah 4 Medali Emas hingga Sore Ini

Klasemen Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 12 Desember Pukul 17.00 WIB: Indonesia Tambah 4 Medali Emas hingga Sore Ini

Berikut klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025, Jumat (12/12/2025) hingga pukul 17.00 WIB.
Susul Wagub Jabar, Dedi Mulyadi Beri Respons terkait Resbob Menghina Suku Sunda dan Suporter Persib Bandung

Susul Wagub Jabar, Dedi Mulyadi Beri Respons terkait Resbob Menghina Suku Sunda dan Suporter Persib Bandung

Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi bereaksi soal konten kreator Adimas Firdaus alias Resbob diduga menghina suku Sunda dan suporter Persib Bandung, Viking Persib Club.
Duh, Foto Resbob Ditaruh dengan "Sesajen" Buntut Ucapan Menghina Suku Sunda, Dedi Mulyadi Sampai Ikut Ngomong

Duh, Foto Resbob Ditaruh dengan "Sesajen" Buntut Ucapan Menghina Suku Sunda, Dedi Mulyadi Sampai Ikut Ngomong

Ucapan Resbob yang memantik amarah tersebut, diunggah ulang berbagai akun di Medsos.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT