Masyarakat Diminta Tidak Khawatir, Zulhas Pastikan Tindak Tegas Beras Oplosan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta masyarakat tidak khawatir terkait dengan polemik beras oplosan yang tengah ramai beberapa waktu terakhir. 

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menegaskan, bahwa pemerintah melalui satuan tugas (satgas) pangan siap melakukan penindakan tegas mengenai polemik tersebut. 

"Tidak usah khawatir, kalau ada apapun beri informasi, pasti kita tindak tegas," katanya, Sabtu (19/7/2025).

Zulhas mengungkapkan, bahwa pemerintah terus melakukan upaya agar polemik beras oplosan yang beredar di pasaran dapat diberantas. 

Salah satu upaya pemerintah yang tengah direncanakan saat ini yakni dengan menghadirkan koperasi desa guna mengurangi praktik kecurangan pada alus distribusi.

"Itu memangkas tengkulak-tengkulak, permainan-permainan melalui koperasi desa," ucapnya. 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan terkait praktik pengoplosan beras di pasar nasional.

Sebanyak 212 merek beras diduga melakukan pelanggaran mutu dan label, mulai dari ketidaksesuaian berat, kualitas, hingga informasi kemasan yang menyesatkan.

Temuan ini merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri dalam rangka pengawasan ketat terhadap distribusi dan kualitas beras di Tanah Air.

"Ini seperti menjual emas 18 karat tapi dibilang 24 karat. Konsumen kita dirugikan hampir Rp100 triliun per tahun karena praktik seperti ini," tegas Amran saat dikutip Senin (14/7/2025).

Amran menegaskan bahwa daftar lengkap 212 merek akan diumumkan secara bertahap, dan beberapa produk bahkan telah ditarik dari rak ritel modern menyusul temuan viral di media sosial.

Pemerintah mendorong peningkatan pengawasan di lapangan dan meminta pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku beras oplosan. Selain merugikan masyarakat, praktik ini juga mencemari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

"Kami tidak segan melaporkan ke kepolisian. Ini menyangkut kepercayaan publik dan ketahanan pangan," ucapnya. (aha/iwh)