- tvOnenews.com/Dean Pahrevi
Soal Sertifikat Tanah Elektronik Dianggap Tidak Aman, Menteri Nusron: yang Bilang Begitu Orang Stres
Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menanggapi kabar viral soal sertifikat tanah elektronik yang dianggap tidak aman dan mudah dibobol.
Nusron mengatakan bahwa sistem keamanan (firewall) yang diterapkan pada sertifikat tanah elektronik sangat kuat, serta pusat data (data center) yang dimiliki memiliki beberapa lapisan.
"Di sini firewallnya kuat, yang nomor dua, data centernya berlapis," kata Nusron saat jumpa pers di Jakarta, Jumat (21/2).
Menurut Nusron, pihaknya menyimpan data sertifikat elektronik tersebut di lima tempat berbeda, serta memiliki cadangan (back up) data.
"Kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa sertifikat elektronik itu tidak aman, itu berita yang sesat dan menyesatkan, karena ini menjelang bulan puasa. Sesat, menyesatkan itu," ujar Nusron.
"Ya kan? Tidak hanya sesat, tapi menyesatkan. Nah, pertama, tidak mungkin yang namanya barang yang sudah elektronik dengan backupnya itu yang berlapis. Ya kan? Itu kalau bot dihacker orang atau dibobol, bobol semua gak mungkin," tambahnya.
Nusron pun memastikan bahwa sertifikat tanah elektronik yang dikeluarkan oleh pihaknya aman dibandingkan sertifikat konvensional yang bisa hilang hingga terbakar.
"Data centernya berlapis. Disimpen, saya gak boleh sebutkan. Simpennya itu sampai di 5 tempat. Berlapis disini, disini, di backup dan sebagainya. Ada first line, second line, lapis 3, lapis 4, sampai lapis 5. Sampai berlapis-lapis," ujarnya.
Menurut Nusron, jika ada seseorang yang menyebut sertifikat tanah elektronik tidak aman, hal tersebut merupakan upaya untuk mendelegitimasi pemerintahan yang saat ini sedang berjalan.
"kalau mengatakan itu, itu orang yang sedang mohon maaf mendelegitimasi pemerintah. Seakan-seakan adalah pelayanan ini tidak proper. Ini mohon maaf kata, adalah upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang stres.
Stres menghadapi kuatnya pemerintahan sekarang," ujarnya. (dpi)