Pengusaha Dibuat Khawatir dengan Upah Minimum 2025, Bob Azam Beberkan Kondisi Investor

Mereka juga meminta agar kepala daerah bersikap profesional dalam menetapkan upah minimum.

"Kami berharap penetapan upah minimum dilakukan dengan konsistensi dan tanpa politisasi. Selama beberapa tahun terakhir, penetapan upah sering dijadikan alat politik di daerah. Ada daerah yang menaikkan upah tinggi, tapi angka penganggurannya juga tinggi. Jadi, ini harus diputuskan secara profesional," tegas Bob.

Senada dengan itu, Dewan Pakar Apindo, Anton J Supit, menambahkan bahwa Indonesia sering dianggap sebagai negara dengan kebijakan yang tidak stabil.

"Setiap kebijakan pasti ada biayanya, dan hal ini menciptakan ketidakpercayaan. Pelaku usaha paling takut pada ketidakpastian, sementara kita dikenal dengan kebijakan yang sering berubah-ubah," kata Anton.

Sebagai informasi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan sebagian besar permohonan uji materiil UU Nomor 6/2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Putusan tersebut diambil dalam perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Partai Buruh, FSPMI, KSPSI, KPBI, KSPI, serta dua individu, Mamun dan Ade Triwanto, yang berprofesi sebagai buruh.

MK juga meminta pemerintah segera membentuk UU ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari UU Cipta Kerja. Demikian disampaikan dalam situs resmi MK, Jumat (1/11/2024). (aag)