News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Uu Tni

Pembentukan TGPF Dinilai Jadi Faktor Penting Ungkap Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Pembentukan TGPF Dinilai Jadi Faktor Penting Ungkap Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Desakan terhadap pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus terus menguat.
KontraS Tekankan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Wahid Diusut Hingga Tuntas

KontraS Tekankan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Wahid Diusut Hingga Tuntas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus harus diungkap secara menyeluruh hingga ke struktur komando atas atau aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
Menuju Sistem Hukum Lebih Adil dan Transparan, Peradilan Militer dan Sipil Kian Disinergikan

Menuju Sistem Hukum Lebih Adil dan Transparan, Peradilan Militer dan Sipil Kian Disinergikan

Wacana pemisahan peradilan militer dan sipil kembali menguat. Diskusi publik soroti transparansi, supremasi hukum, dan urgensi revisi UU.
Sidang Uji Materil UU TNI, MK Diminta Hentikan Impunitas Peradilan Militer

Sidang Uji Materil UU TNI, MK Diminta Hentikan Impunitas Peradilan Militer

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada 14 Januari 2026.
MK Soroti Pasal Kontroversial di UU TNI, Panglima Dinilai Masih Bisa “Cawe-Cawe” di Jabatan Sipil Jika…

MK Soroti Pasal Kontroversial di UU TNI, Panglima Dinilai Masih Bisa “Cawe-Cawe” di Jabatan Sipil Jika…

MK menyoroti pasal kontroversial UU TNI yang dinilai membuka celah bagi Panglima TNI ikut campur urusan jabatan sipil. Sidang masih berlanjut di Jakarta.
MK Putus Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Hari Ini 17 September 2025

MK Putus Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Hari Ini 17 September 2025

MK akan memutus perkara uji formil UU TNI dan UU BUMN hari ini 17 September 2025.
Soroti Isu TNI Ingin Polisikan Ferry Irwandi, Komisi I DPR: Banyak Kasus Lebih Urgent Ditindak

Soroti Isu TNI Ingin Polisikan Ferry Irwandi, Komisi I DPR: Banyak Kasus Lebih Urgent Ditindak

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan menyoroti isu TNI yang berencana melaporkan CEO Malaka Project sekaligus Influencer, Ferry Irwandi ke polisi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.
Menteri Hukum: Pembentukan UU TNI Telah Sesuai Ketentuan UU dan Tidak Tergesa-gesa

Menteri Hukum: Pembentukan UU TNI Telah Sesuai Ketentuan UU dan Tidak Tergesa-gesa

Menurut Suprtman, penjelasannya itu menunjukkan bahwa pembentukan UU TNI tidak dilakukan secara tergesa-gesa, memenuhi asas keterbukaan
MK Minta Pemohon Perkara Uji UU TNI Perjelas Kerugian Konstitusional

MK Minta Pemohon Perkara Uji UU TNI Perjelas Kerugian Konstitusional

Hakim Mahkamah Konstitusi meminta pemohon uji formal dan materiel Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) memperjelas kerugian konstitusionalnya sehingga dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.
MPR Sebut LG Mundur dari Proyek Baterai EV Rp130 Triliun Bukan karena RUU TNI, Media Korea Selatan Sempat Bilang Begini

MPR Sebut LG Mundur dari Proyek Baterai EV Rp130 Triliun Bukan karena RUU TNI, Media Korea Selatan Sempat Bilang Begini

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno buka suara soal isu dugaan keterkaitan antara dinamika politik dalam negeri dengan keputusan bisnis LG yang mundur dari proyek pabrik baterai EV.
GP Ansor Dukung Revisi UU TNI, Ini Alasannya

GP Ansor Dukung Revisi UU TNI, Ini Alasannya

Ketua Umum (Ketum) GP Ansor, Addin Jauharudin sebut tak ada potensi dwifungsi ABRI dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.
Satpol PP Minta Maaf Imbas Keributan dengan Massa Aksi Tolak RUU TNI di Depan Gedung DPR/MPR

Satpol PP Minta Maaf Imbas Keributan dengan Massa Aksi Tolak RUU TNI di Depan Gedung DPR/MPR

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta minta maaf atas keributan yang terjadi ketika aksi tolak RUU TNI di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Rabu lalu.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT