News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Uu Korupsi

Mantan Wakil Ketua KPK Sebut Penjual Pecel Lele di Trotoar Dapat Dikenakan UU Tipikor, Begini Penjelasannya...

Mantan Wakil Ketua KPK Sebut Penjual Pecel Lele di Trotoar Dapat Dikenakan UU Tipikor, Begini Penjelasannya...

Ahli hukum Chandra M Hamzah menilai, ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dapat menjerat penjual pecel lele yang berdagang di trotoar. 
Respons Kejagung RI Soal Prabowo yang Dukung RUU Perampasan Aset

Respons Kejagung RI Soal Prabowo yang Dukung RUU Perampasan Aset

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mendukung penuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.....
Heboh Kritik Mahfud Md soal Wacana Denda Damai Koruptor, Habiburokhman: Pak Mahfud Jangan Menghasut

Heboh Kritik Mahfud Md soal Wacana Denda Damai Koruptor, Habiburokhman: Pak Mahfud Jangan Menghasut

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman membela Presiden Prabowo Subianto terkait polemik wacana denda damai untuk para koruptor.
Putaran Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun, Akademisi hingga Pakar Sebut Mesti Diselesaikan dengan UU Lingkungan

Putaran Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun, Akademisi hingga Pakar Sebut Mesti Diselesaikan dengan UU Lingkungan

Sejumlah akademisi hingga pakar hukum pidana menyoroti kasus dugaan korupsi rimah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) 2015-2022.
Dalam Persidangan Korupsi Timah, Ahli Tegaskan soal Kerugian Keuangan Negara Tak Ada di Norma UU Tipikor

Dalam Persidangan Korupsi Timah, Ahli Tegaskan soal Kerugian Keuangan Negara Tak Ada di Norma UU Tipikor

Ahli hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Prof Eva Achjani Zulfa menilai penggunaan UU Tipikor dalam kasus dugaan korupsi PT Timah tidak sesuai.
Pakar Sebut Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Lebih Tepat Gunakan UU Minerba dan Lingkungan Hidup

Pakar Sebut Perhitungan Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi Tata Niaga Timah Lebih Tepat Gunakan UU Minerba dan Lingkungan Hidup

Ahli Tindak Pidana dan Korporasi Prof. Dr. Jamin Ginting, S.H., M.H., M.Kn soroti kasus korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.
Akademisi Sebut Pemberantasan Korupsi Kurang Efektif Tanpa UU Perampasan Aset

Akademisi Sebut Pemberantasan Korupsi Kurang Efektif Tanpa UU Perampasan Aset

Akademisi menyebutkan bahwa penanganan korupsi di Indonesia kurang efektif jika Undang-undang (UU) Perampasan Aset tidak disahkan dalam waktu yang cepat.
Alexander Marwata Ajukan Gugatan Pasal 36 UU KPK ke MK, PUKAT UGM: Sangat Berisiko Jika Dihilangkan

Alexander Marwata Ajukan Gugatan Pasal 36 UU KPK ke MK, PUKAT UGM: Sangat Berisiko Jika Dihilangkan

Wakil Ketua Komisi Pemilihan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menggugat Pasal 36 huruf a Undang-Undang (UU) KPK yang berisi larangan pimpinan dan pegawai KPK bertemu dengan pihak beperkara ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Soal Arah Pemberantasan Korupsi Era Prabowo-Gibran, PUKAT UGM Dorong Revisi UU KPK

Soal Arah Pemberantasan Korupsi Era Prabowo-Gibran, PUKAT UGM Dorong Revisi UU KPK

Sejumlah kasus korupsi diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) di awal kepemimpinan Presiden, Prabowo Subianto.
Mahfud Md Sebut Tak Terlibat Usulkan Revisi UU KPK: Saya Baru Dilantik Oktober 2019, Revisi UU KPK Disahkan pada September 2019

Mahfud Md Sebut Tak Terlibat Usulkan Revisi UU KPK: Saya Baru Dilantik Oktober 2019, Revisi UU KPK Disahkan pada September 2019

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan dirinya merupakan salah seorang yang ikut mengusulkan pembatalan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB: Biasa Naik Turun Begitu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB: Biasa Naik Turun Begitu

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid angkat bicara soal indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia anjlok pada 2022.
Kasus Korupsi Home Visit BOK, Eks Kadinkes Prabumulih Dituntut 1 Tahun 10 Bulan

Kasus Korupsi Home Visit BOK, Eks Kadinkes Prabumulih Dituntut 1 Tahun 10 Bulan

Terdakwa dugaan korupsi kegiatan Home Visit Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tahun 2017,  Dr Heppi Tedjo Tjahyono, dituntut 1 tahun 10 bulan penjara
Memuat Konten Berikutnya...

Viral

ADVERTISEMENT