Akademisi Sebut Pemberantasan Korupsi Kurang Efektif Tanpa UU Perampasan Aset

Jakarta, tvOnenews.com - Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) serta Doktor Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Chairul Huda, mengungkapkan bahwa penanganan korupsi menjadi kurang efektif tanpa adanya UU Perampasan Aset.

Dia berpendapat bahwa upaya pemberantasan korupsi tampaknya bukan prioritas utama di Indonesia, karena RUU tentang perampasan aset tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025.

"Bagaimana mau dibahas (idealnya seperti apa pemberantasan korupsi lewat RUU Perampasan Aset), masuk prolegnas juga tidak," kata Chairul di Jakarta, Minggu (24/11/2024).

Ia mengungkapkan bahwa langkah untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, baik dari segi peraturan maupun dalam memperkuat lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih belum terlihat jelas.

Bahkan, ada kesan bahwa hal ini justru mengurangi komitmen untuk mengatasi tindakan ilegal yang merugikan bangsa dan negara tersebut.

"Yang terlihat desainnya KPK nantinya mungkin hanya untuk pencegahan," ujar Chairul.

Menurut Chairul, susunan kepemimpinan KPK yang baru belum menunjukkan bahwa penegakan hukum terkait korupsi ke depan akan semakin kuat dan efektif.

RUU Perampasan Aset tidak termasuk dalam daftar rancangan usulan DPR yang menjadi bagian dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Informasi ini berdasarkan daftar yang disampaikan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Senin (28/10), yang mengevaluasi periode DPR sebelumnya yaitu 2019-2024 dan usulan Prolegnas 2024-2029.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pihaknya sedang melakukan dialog dengan parlemen untuk memudahkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, mengingat RUU itu tidak masuk dalam Prolegnas prioritas Tahun 2025.

"Sekarang kami lagi melakukan upaya dialog bersama dengan parlemen, dengan ketua-ketua umum partai politik, supaya begitu Presiden Prabowo Subianto akan mengirim surpres (surat presiden) untuk masuk di dalam prolegnas yang akan datang, memastikan bahwa itu akan dijamin untuk dibahas dan dilakukan pembahasan di parlemen," kata Supratman saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut Supratman, Presiden Prabowo sangat memperhatikan RUU Perampasan Aset. Ia menyatakan bahwa Presiden memiliki komitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. (ant/nsp)