IPW menilai putusan MK larang polisi aktif isi jabatan sipil harus berlaku juga untuk TNI dan menegaskan supremasi sipil. Ribuan personel Polri kini terdampak.
IPW menilai putusan MK larang polisi aktif duduki jabatan sipil berdampak besar pada 4.132 personel Polri dan memicu perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan.
MK menyoroti pasal kontroversial UU TNI yang dinilai membuka celah bagi Panglima TNI ikut campur urusan jabatan sipil. Sidang masih berlanjut di Jakarta.
Kalangan mahasiswa kembali mendesak pemerintah untuk mempercepat agenda reformasi nasional yang menjadi tuntutan dalam sejumlah aksi unjuk rasa belakangan ini.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyambut baik komitmen Pemerintah Singapura dalam perjanjian ekstradisi/mutual legal assistance (MLA) antara kedua negara.
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang baru disahkan tetap berlandaskan supremasi sipil dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat Ibas menghadiri acara Audiensi FKPPI Tangguh, Merakyat, dan Sejahtera âPenjaga Kedaulatan Bangsaâ yang membahas RUU TNI.
Bappenas bekerja sama dengan semua pihak untuk memaparkan bahwa aksi supremasi hukum menjadi salah satu fondasi untuk mewujukan keinginan agar Indonesia Maju
Tokoh Persaudaraan Alumni 212 memastikan para penggawa PA 212 bakal hadir dalam kegiatan demo yang menuntut aspirasi berupa Turunkan BBM, Turunkan Harga-harga, dan Tegakkan Supremasi Hukum.
Tujuan Rusia  mengembalikan supremasi Rusia di Eropa Timur khususnya negara-negara pecahan Uni Soviet ini bukan untuk menghancurkan dominasi Amerika Serikat melainkan untuk menjaga adanya perimbangan kekuatan dunia.