News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Pendapatan Negara

Aceh Ajukan Iuran BPJS Kesehatan 500 Ribu Korban Bencana Ditanggung APBN

Aceh Ajukan Iuran BPJS Kesehatan 500 Ribu Korban Bencana Ditanggung APBN

Pemerintah Aceh mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 500 ribu warga terdampak bencana hidrometeorologi dapat ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Incar Pajak dari Shadow Economy untuk Dongkrak Penerimaan Negara, Sri Mulyani: Banyak Sekali Kegiatan Ilegal

Incar Pajak dari Shadow Economy untuk Dongkrak Penerimaan Negara, Sri Mulyani: Banyak Sekali Kegiatan Ilegal

Sri Mulyani memaparkan pemerintah akan serius membidik shadow economy melalui Compliance Improvement Program (CIP) yang dirancang khusus untuk memperkuat kepatuhan pajak.
Prabowo Klaim Program Unggulan Dirasakan Rakyat: Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen

Prabowo Klaim Program Unggulan Dirasakan Rakyat: Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan berbagai program unggulan yang menjadi prioritas pemerintah dan telah dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia, seperti penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah mencapai 20 juta orang.
Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Tembus Rp995,3 Triliun per Mei 2025

Sri Mulyani Ungkap Pendapatan Negara Tembus Rp995,3 Triliun per Mei 2025

Capaian pendapatan sampai dengan 31 Mei 2025 telah mencapai Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari total target APBN 2025 yang sebesar Rp3.005,1 triliun.
Menggali Sejarah Kasino di Indonesia: Antara Pendapatan Negara dan Moral Publik

Menggali Sejarah Kasino di Indonesia: Antara Pendapatan Negara dan Moral Publik

Usulan legalisasi kasino oleh anggota DPR memicu kehebohan publik. Namun, Indonesia ternyata pernah melegalkan perjudian di era Gubernur Ali Sadikin. Ini sejarah dan pro-kontranya.
PGN Jaga Kinerja di Kuartal I-2025: Pendapatan Masih Tumbuh 2 Persen Menjadi 967 Juta Dolar AS

PGN Jaga Kinerja di Kuartal I-2025: Pendapatan Masih Tumbuh 2 Persen Menjadi 967 Juta Dolar AS

Di tengah kondisi geopolitik dan fluktuasi harga energi global, PGN mampu mencatat pertumbuhan pendapatan 2 persen menjadi 967 juta dolar AS di kuartal I-2025.
Sri Mulyani Bongkar Defisit APBN Awal 2025, Strategi Pemerintah Hadapi Ancaman Trump

Sri Mulyani Bongkar Defisit APBN Awal 2025, Strategi Pemerintah Hadapi Ancaman Trump

Defisit APBN hingga Maret 2025 capai Rp 104,2 triliun atau 0,43% PDB. Pemerintah tarik utang Rp 250 triliun untuk antisipasi dampak kebijakan Trump.
Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen, Sri Mulyani: Baru Capai Rp187,8 Triliun

Penerimaan Pajak Anjlok 30 Persen, Sri Mulyani: Baru Capai Rp187,8 Triliun

Sri Mulyani menyebutkan penerimaan pajak hingga Februari 2025 turun 30% menjadi Rp187,8 triliun sebabkan defisit APBN sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13% dari PDB
Ekonom: PPN 12 Persen Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Negara

Ekonom: PPN 12 Persen Berpotensi Tingkatkan Pendapatan Negara

PPN 12 persen juga berpotensi memberikan dampak langsung berupa pembiayaan program sosial yang lebih besar melalui peningkatan pendapatan negara.
Sri Mulyani Teken Aturan Baru soal Pengelolaan Setoran Denda Tilang ke Kas Negara: Catatan PNBP Masuk ke Kejaksaan, Kepolisian, dan MA

Sri Mulyani Teken Aturan Baru soal Pengelolaan Setoran Denda Tilang ke Kas Negara: Catatan PNBP Masuk ke Kejaksaan, Kepolisian, dan MA

Sri Mulyani menetapkan PNBP dari denda tilang akan disetorkan ke kas negara, dengan pencatatan melibatkan tiga lembaga, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan MA.
Bidang Hukum dan Hankam dapat Alokasi Rp372,3 Triliun di RAPBN 2025, Segini Jatah Khusus Polri

Bidang Hukum dan Hankam dapat Alokasi Rp372,3 Triliun di RAPBN 2025, Segini Jatah Khusus Polri

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran hingga Rp372,3 triliun untuk bidang hukum, pertahanan dan keamanan (hankam) dalam RAPBN Tahun 2025.
Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian dan KPPU Didapati Bermasalah, Ini Kata BPK RI

Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian dan KPPU Didapati Bermasalah, Ini Kata BPK RI

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan beberapa masalah dalam Laporan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

Akhirnya PSSI Jawab Persoalan Status WNI 4 Pemain Timnas Indonesia di Eredivisie

PSSI menegaskan polemik yang menimpa sejumlah pemain naturalisasi Timnas Indonesia di Belanda tidak berkaitan dengan status mereka sebagai Warga Negara Indonesi
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Terungkap, Atlet Indonesia Tolak Tawaran Naturalisasi dari Turki, FPTI: Mungkin Bisa Sampai 3

Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Yenny Wahid menyebut atlet panjat tebing Indonesia menolak tawaran naturalisasi dari Turki.
Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Pembonceng Motor Tewas di Kalideres Jakbar Diduga Ditabrak Truk TNI, Polisi Selidiki Bersama POM TNI

Polisi mengungkap fakta baru dibalik insiden tewasnya pembonceng sepeda motor berinisial AM (50), usai motornya ditabrak oleh truk, Jalan Utan Jati Arah Timur
Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

Penerimaan Bea Cukai Tertekan, IAW Desak Audit Total untuk Tutup Kebocoran Negara

IAW soroti penerimaan Bea Cukai yang terkontraksi, desak audit forensik dan reformasi sistemik untuk cegah kebocoran puluhan triliun.
Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Langkah Tegas Dedi Mulyadi Berantas Nepotisme di Proyek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Lebih Transparan!

Dedi Mulyadi siapkan sistem transparan untuk program rutilahu di Jawa Barat. Nepotisme diputus, masyarakat kini bisa ajukan bantuan rumah secara transparan.
Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Belum Lama Beri Diskon, Dedi Mulyadi Kini Mudahkan Warga Jabar Bayar Pajak Kendaraan: Jika Sulit Bisa Curhat Online

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menyediakan aplikasi Curhat Samsat Jabar untuk menyelesaikan keluhan warga Jabar yang sulit bayar pajak kendaraan (PKB).
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT