Bidang Hukum dan Hankam dapat Alokasi Rp372,3 Triliun di RAPBN 2025, Segini Jatah Khusus Polri

Jakarta, tvOnenews.com - Bidang hukum, pertahanan dan keamanan (hankam) mendapatkan jatah alokasi anggaran hingga Rp372,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, anggaran ini untuk berbagai modernisasi alutsista (alat utama sistem persenjataan) dan alpalhankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan), hingga penguatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi).

"Serta dukungan kemampuan industri strategis, dan kegiatan operasional hukum dan hankam,” kata Sri Mulyani Indrawati, dikutip Sabtu (17/8/2024).

Khusus untuk Polri, Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri Irjen Wahyu Hadiningrat mengatakan bahwa pagu untuk pihaknya dalam RAPBN 2025 telah ditetapkan sebesar Rp126 triliun.

“Kami mengucapkan terima kasih karena jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,34 persen dibanding dengan alokasi anggaran Polri Tahun Anggaran (TA) 2024,” kata Wahyu Hadiningrat dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, kata Wahyu Hadiningrat, alokasi anggaran untuk TA 2025 akan digunakan untuk menjalankan lima program utama Polri.

Baca Juga

Usut Penggelapan Dana PT DSI, Bareskrim Polri Sita Aset Bergerak dan Tak Bergerak Senilai Rp300 Miliar

Lima program tersebut meliputi peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) Polri; penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, modernisasi alat material khusus (almatsus), sarana, dan prasarana Polri; pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas); serta dukungan manajemen.

“Tentunya seluruh anggaran tersebut akan kami optimalkan untuk mengawal seluruh program pemerintah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

Wahyu menuturkan, lima program tersebut dijalankan untuk memenuhi enam sasaran prioritas.

Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan harkamtibmas secara proaktif; pengembangan kualitas pelayanan publik Polri yang inovatif dan berbasis digital; penegakan hukum secara adil, transparan, legal, humanis, dan setara; dan pembangunan kapasitas SDM yang cerdas, berintegritas, dan profesional.

Dua sasaran prioritas lainnya, yaitu  pengembangan almatsus, perbekalan, dan fasilitas konstruksi Polri yang modern; serta peningkatan budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian.

“Keamanan nasional yang stabil dan kondusif menjadi syarat fundamental berjalannya semua program pemerintah dan itu menjadi tugas pokok kami untuk mengawal,” pungkasnya. (ant/rpi)