Sekjen PBB kecam keputusan Israel daftarkan tanah Tepi Barat sebagai tanah negara karena dinilai melanggar hukum internasional dan mengancam solusi dua negara.
Wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD kembali mengemuka pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.
APPSI berharap banyak pada rampungnya Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Ranperda KTR) DKI Jakarta yang ditandai dengan Sidang Paripurna DPRD DKI
Tahun 2025 menjadi sorotan publik dengan diwarnai oleh sejumlah pejabat negara yang terjerat kasus hukum. Berikut 5 pejabat negara yang menyita perhatian publik sepanjang tahun 2025
Pemerintah disebut-sebut segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Miliano Jonathans melakukan proses Pengambilan Sumpah/Janji Setia Pewarganegaraan Republik Indonesia di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menghadirkan dua pakar hukum tata negara untuk memperkuat landasan hukum dalam proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Prof Agus Surono sebut langkah Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke KPK sebagai wujud integritas dan tanggung jawab moral. Tindakan itu dinilai patut jadi teladan pejabat negara.
Untuk diketahui pemerintah mengumumkan hasil sidang Isbat 1 Syawal 1447 Hijriah usai azan salat Isya atau hampir pukul 20.00 WIB. Ihwal waktu yang dinilai