KPK periksa delapan pendamping PKH terkait dugaan korupsi penyaluran bansos beras 2020â2021 yang rugikan negara Rp326 miliar, pengusutan menyeret sejumlah nama besar.
Kepala PPATK Ivan Yustiavananda mengungkap lebih dari 500 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos terindikasi dipakai untuk main judi online (judol)
Sebanyak dua orang saksi diperiksa oleh KPK untuk mendalami penetapan harga pengadaan dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden saat Covid-19.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) blak-blakan mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi pengadaan bansos Presiden tahun 2020
Presiden Jokowi instruksikan KPK untuk mengusut dugaan korupsi bansos penanganan Covid-19 tahun 2020 yang ditengarai merugikan negara sebesar Rp125 miliar.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Dumai, Provinsi Riau menerima pelimpahan dua tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) bersumber anggaran 2013.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis kepada mantan Dirut Transjakarta Muhammad Kuncoro Wibowo selama enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar, terkait perkara dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos).
Kasus korupsi beras bansos untuk warga miskin kembali terjadi, kini di Lombok Tengah. Pihak kepolisian telah mengantongi sejumlah barang bukti dan periksa saksi
PSIM Yogyakarta tidak bisa berbuat banyak saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan ke-25 Super League di Stadion Sultan Agung, Bantul, Rabu (11/3/2026).
Nasib pilu dialami siswa Kelas XII SMK IDN Boarding School di Kabupaten Bogor menjadi sorotan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencabut izin pendirian sekolah
Babak playoff Liga Voli Korea 2025/2026 semakin dekat, Pink Spiders dan GS Caltex bersiap bertarung di fase selanjutnya. namun Daejeon Red Sparks gagal lolos?
Kronologi izin SMK IDN Boarding School Bogor dicabut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Simak alasan, polemik legalitas sekolah, dan nasib ratusan siswa terdampak.
Wali murid SMK IDN Bogor menagih kepastian nasib anak-anak mereka, pascapencabutan izin operasional sekolah oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi (KDM).