News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Badan Pemeriksa Keuangan

KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji

KPK: BPK Masih Hitung Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji

KPK mengatakan BPK RI masih melakukan penghitungan terhadap kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.
KPK Panggil Ahmadi Noor Supit untuk Usut Audit Janggal Bank BJB

KPK Panggil Ahmadi Noor Supit untuk Usut Audit Janggal Bank BJB

KPK menjelaskan memanggil mantan anggota BPK RI Ahmadi Noor Supit (ANS) untuk mengusut audit janggal di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).
Komisi XII DPR Apresiasi Kementerian ESDM Taih Opini WTP 2024

Komisi XII DPR Apresiasi Kementerian ESDM Taih Opini WTP 2024

Komisi XII DPR RI menyampaikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas keberhasilannya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah 2024

BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah 2024

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2024.
MK Tindaklanjuti 98,15 Persen Rekomendasi dari BPK

MK Tindaklanjuti 98,15 Persen Rekomendasi dari BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan dan kerugian negara semester II tahun 2024 mencapai 98,15 persen.
BPK: Laporan Keuangan KLH Diperiksa dengan Pendekatan Audit Berbasis Risiko

BPK: Laporan Keuangan KLH Diperiksa dengan Pendekatan Audit Berbasis Risiko

Wakil Ketua BPK Budi Prijono sebut pemeriksaan atas Laporan Keuangan KLH/BPLH 2024 dilakukan lewat pendekatan audit berbasis risiko atau risk-based audit (RBA).
Peringatan BPK: Ini Sejumlah Hal Krusial yang Harus Jadi Perhatian dalam Tata Kelola Anggaran Negara 2024

Peringatan BPK: Ini Sejumlah Hal Krusial yang Harus Jadi Perhatian dalam Tata Kelola Anggaran Negara 2024

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperingatkan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait tata kelola keuangan negara dan anggaran belanja.
Kejari Mukomuko Sidik Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas Dewan Sebanyak Rp 3 Miliar

Kejari Mukomuko Sidik Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas Dewan Sebanyak Rp 3 Miliar

Kajari Mukomuko Yusmanelly melalui Kasi Pidsus Agrin Nico Reval perkara ini sebelumnya dilakukan penyelidikan pada Oktober 2024. Penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tahun 2023 terkait kelebihan bayar dengan total nominal mencapai Rp 3 miliar lebih.
BPK Bakal Endus Persoalan Kualitas Lingkungan Hidup, Iklim Hingga Karbon, Instansi-instansi Diberi Peringatan Khusus

BPK Bakal Endus Persoalan Kualitas Lingkungan Hidup, Iklim Hingga Karbon, Instansi-instansi Diberi Peringatan Khusus

“Pemeriksaan BPK bertujuan untuk menilai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim, serta pembangunan rendah karbon,”
BPK Bongkar Kerugian Negara Kasus Pertamina dan Bank Jateng, Masing-masing Rp348,69 Miliar dan Pp27,72 Miliar

BPK Bongkar Kerugian Negara Kasus Pertamina dan Bank Jateng, Masing-masing Rp348,69 Miliar dan Pp27,72 Miliar

Pemeriksaan BPK, perkara oleh Pertamina menyebabkan kerugian negara senilai Rp348,69 miliar. Sedangkan, oleh Bank Jawa Tengah, senilai Rp27,72 miliar.
Penyimpangan Keuangan OJK: Ada Pengeluaran Kas Rp394,10 Miliar yang Tak Bisa Dipertanggungjawabkan, Ini Kata BPK dan Kecaman Penggamat

Penyimpangan Keuangan OJK: Ada Pengeluaran Kas Rp394,10 Miliar yang Tak Bisa Dipertanggungjawabkan, Ini Kata BPK dan Kecaman Penggamat

Merujuk dari IHPS BPK Semester I 2024, laporan keuangan OJK mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena sejumlah masalah dalam penyajian laporan.
Laporan Keuangan OJK Dapat Lampu Merah BPK, Pengamat Soroti Ketidaksesuaian dan Ancaman Kerugian Negara

Laporan Keuangan OJK Dapat Lampu Merah BPK, Pengamat Soroti Ketidaksesuaian dan Ancaman Kerugian Negara

Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menyoroti laporan keuangan OJK menerima opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) dari BPK karena adanya sejumlah masalah keuangan.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Azis Samual: Mendukung Pemerintahan yang Kuat dan Efektif Melalui Reshuffle Kabinet

Azis Samual: Mendukung Pemerintahan yang Kuat dan Efektif Melalui Reshuffle Kabinet

Dinamika politik yang sangat cepat dan tantangan global yang kian kompleks menuntut ritme kerja pemerintahan yang cepat dan efektif.
Gebrakan Baru Presiden Prabowo: Dari Gerakan Indonesia ASRI hingga Proyek Gentengisasi Skala Besar

Gebrakan Baru Presiden Prabowo: Dari Gerakan Indonesia ASRI hingga Proyek Gentengisasi Skala Besar

Presiden Prabowo juga menyoroti masalah lingkungan hidup. Pemerintah berkomitmen penuh dalam mengelola masalah sampah secara masif dan terpadu.
Meski Denada Akui Ressa Rizky Anaknya, Kuasa Hukum Tegaskan Pengakuan Belum Cukup Secara Hukum

Meski Denada Akui Ressa Rizky Anaknya, Kuasa Hukum Tegaskan Pengakuan Belum Cukup Secara Hukum

Meski Denada sudah akui Ressa Rizky Rossano sebagai anak kandungnya, kuasa hukum Ressa, Ronald Armada, sebut pengakuan belum cukup secara hukum.
Terungkap Alasan Denada Tidak Merawat Ressa Sejak Bayi, Gugatan Sang Anak Terus Bergulir

Terungkap Alasan Denada Tidak Merawat Ressa Sejak Bayi, Gugatan Sang Anak Terus Bergulir

Akhirnya Denada mengakui Ressa sebagai anak kandungnya. Meskipun sudah diakui gugatan sang anak tetap bergulir
Mulai Hari Ini 2 Februari 2026 Pemilik Sertifikat Tanah Girik, Petok hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tidak Berlaku Lagi, Masyarakat Diimbau Segera Perbarui ke Sistem Terbaru

Mulai Hari Ini 2 Februari 2026 Pemilik Sertifikat Tanah Girik, Petok hingga Letter C Tahun 1967-1997 Tidak Berlaku Lagi, Masyarakat Diimbau Segera Perbarui ke Sistem Terbaru

Mulai hari ini 2 Februari 2026 pemilik sertifikat tanah girik, petok hingga letter C tahun 1967-1997 sudah tidak berlaku lagi.
Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Roy Suryo Cs

Soal Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi, Kejaksaan Kembalikan Berkas Perkara Roy Suryo Cs

Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo cs terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.
Jangan Salah Amalan di Malam Nisfu Sya'ban, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Adi Hidayat

Jangan Salah Amalan di Malam Nisfu Sya'ban, Ini Penjelasan Lengkap Ustaz Adi Hidayat

Ustaz Adi Hidayat jelaskan tentang amalan di malam Nisfu Sya'ban, kenali hadis yang shahih, dhaif, dan waspadai hadis palsu.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT