NU Sebut Kontroversi Pendapat Masyarakat Terkait Konsesi Tambang Masih Sehat: Menguji Argumen!

Jakarta, tvOnenews.com- Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama kembali memberikan pernyataan terkait konsesi tambang diberikan pemerintah. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla menegaskan pihaknya tak mengajukan permintaan konsesi pertambangan atau izin mengelola pertambangan kepada pemerintah.

"Konsesi pertambangan ini yang kemudian diberikan kepada Nahdlatul Ulama merupakan inisiatif dari pihak pemerintah," ujar Ulil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI di Jakarta, Rabu.

NU menganggap inisiatif pemerintah sebuah kemauan politik dan niat baik. 

Inisiatif pemerintah itu pun, kata Ulil, disambut baik oleh NU. "Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya," ujar Ulil.

Sempat muncul kontraversi terkait konsesi tambang untuk ormas, namun bagi NU, polemik dianggap hal yang sehat.

Baca Juga

DPR Sebut Perekrut Luar Negeri Harus Ikuti Standar Minimum di UU PPRT

"Bagi saya, kontroversi semacam ini adalah kontroversi yang sehat karena menguji argumen masing-masing pihak di dalam isu yang sangat penting ini," ujarnya.

Sebelumnya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf telah menyampaikan pihaknya akan memastikan memenuhi standar pengelolaan dampak lingkungan akibat aktivitas penambangan seiring dengan telah diperoleh izin tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

"Insya Allah semua standar pengelolaan dampak lingkungan dari penambangan itu akan dipenuhi oleh NU nantinya, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh pemerintah," ujar dia.

Yahya mengatakan pemberian konsesi tambang kepada PBNU merupakan agenda pemerintah. Ia juga menegaskan semua hal terkait dengan desain pengelolaan tambang ini dipandu oleh pemerintah. PBNU bukan perusahaan bisnis sehingga hanya akan mengikuti panduan dan aturan pemerintah.(ant/bwo)