Purbaya Siapkan Rp20 Triliun untuk Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi Desak Perbaikan Sistem

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk memperkuat keberlanjutan layanan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp20 triliun untuk menutup tunggakan iuran BPJS Kesehatan. 

Purbaya menyebutkan bahwa anggaran itu, telah disetujui dan dimasukkan dalam rencana keuangan negara sesuai dengan arahan Presiden. Ia menegaskan, pemerintah ingin memastikan program kesehatan nasional tetap mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu.

Meski demikian, Purbaya mengingatkan agar BPJS Kesehatan memperbaiki tata kelola keuangannya. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap aturan dan kebijakan yang sudah tidak relevan agar kebocoran anggaran dapat dicegah.

Sebagai contoh, Purbaya menyoroti aturan dari Kementerian Kesehatan yang mengharuskan setiap rumah sakit memiliki 10 persen ventilator. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang karena kondisi pandemi COVID-19 telah berakhir dan kebutuhan alat medis kini sudah berubah.

“Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli,” ujar Purbaya.

Ia menambahkan bahwa evaluasi kebijakan kesehatan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan para ahli di bidang medis, agar perubahan aturan tetap selaras dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Selain perbaikan aturan, Purbaya juga menyoroti pentingnya optimalisasi sistem teknologi informasi (IT) di BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa lembaga tersebut memiliki sekitar 200 pegawai di bidang IT, jumlah yang dinilai cukup besar untuk membangun sistem digital yang kuat.

“Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (akal imitasi),” tambahnya.

Menurut Purbaya, integrasi sistem berbasis kecerdasan buatan akan membantu mendeteksi permasalahan layanan dengan cepat dan akurat, termasuk potensi penyimpangan dalam proses klaim rumah sakit.

“Itu patut diinvestigasi. Yang begitu akan diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia,” jelasnya.

Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan langsung menjatuhkan sanksi jika BPJS Kesehatan belum dapat memenuhi seluruh target reformasi. Namun, ia berharap lembaga tersebut dapat memperbaiki tata kelola dan sistemnya agar pelayanan kepada masyarakat semakin efisien.

“Saya lihat orang-orang yang nggak mampu bisa melakukan operasi yang mahal, saya sampai kaget dengarnya. Tapi kalau bagus, ya kita jalani, kenapa nggak,” tuturnya. (rpi)