Bahlil Ungkap Kelanjutan Rencana RI Borong Minyak Rp250 Triliun dari AS Jika Tarif Tak Turun

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan kesiapan untuk mengalokasikan anggaran besar guna impor energi dari Amerika Serikat.

Tak main-main, besaran nilai pembelian minyak dan gas (migas) yang kini tengah ditawarkan adalah antara 10 miliar hingga 15 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp250 triliun.

Upaya jor-joran itu akan dilakukan pemerintah  jika kesepakatan penurunan tarif resiprokal antara kedua negara tercapai.

Namun demikian, rencana itu kini bergantung sepenuhnya pada hasil negosiasi perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Bahkan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka peluang bahwa bisa jadi RI tak jadi beli minyak sebanyak itu dari Negeri Paman Sam jika memang tarif 32% tak bisa dinego.

"Kami dari ESDM sudah mengalokasikan sekitar 10 miliar dolar AS sampai 15 miliar dolar AS untuk belanja di Amerika. Kalau tarifnya juga diturunkan, kalau nggak, berarti kan nggak ada deal dong," ujar Bahlil Lahadalia di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (15/7/2025).

Bahlil menambahkan, hingga saat ini dirinya belum menerima informasi rinci mengenai perkembangan negosiasi antara kedua negara.

Ia menegaskan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Delegasi Indonesia masih memimpin jalannya pembahasan dengan pihak Amerika.

Terkait langkah alternatif jika kesepakatan tidak tercapai, Bahlil belum memberikan keterangan lebih lanjut.

"Saya belum tahu perkembangan terakhir, karena yang akan ngomong itu adalah Pak Menko (Airlangga Hartarto) sebagai Ketua Delegasi. Nanti kita lihat lagi," tambahnya.

Sementara itu, Airlangga Hartarto memastikan bahwa rencana penerapan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diumumkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap produk ekspor asal Indonesia, saat ini ditunda.

Sebelumnya, Trump telah menyatakan bahwa tarif sebesar 32 persen akan mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.

Indonesia dan sejumlah negara yang belum deal saat ini masih diberi ruang untuk penyelesaian negosiasi.

"Waktunya (penerapan tarif 32 persen) adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” kata Airlangga dalam keterangan pers di Brussel, Belgia, Sabtu (12/7) waktu setempat.