Fahri Hamzah Akui Kebijakan soal Perumahan Masih Ambigu, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah, mengakui bahwa kebijakan mengenai perumahan di Indonesia masih ambigu.

Hal ini diucapkan dirinya saat Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan, di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, pada Selasa (29/4/2025).

“Makanya kita memakai tagline gotong royong karena memang perumahan ini dalam sisi kebijakan dia ambigu. Dia antara public goods dan private goods,” jelas Fahri.

Sementara itu, Fahri menjelaskan bahwa mengurusi soal perumahan harus dengan strategi yang tepat. Pasalnya hal ini berbeda dengan mengurusi suatu barang, yang jika public goods maka negara yang bertanggung jawab. 

“Kalau salah cara kita menghadapinya nggak selesai dia. Karena ambigu sikap negara dan sikap kita semua terhadap perumahan. Berbeda dengan barang-barang lain yang lebih jelas. Kalau dia adalah public goods maka negara mengambil alih tanggung jawab untuk menyelesaikannya terang. Kalau dia adalah private goods maka dia diserahkan kepada mekanisme pasar,” terang Fahri Hamzah.

Terkait hal itu, Fahri Hamzah menyebutkan bahwa perumahan berada diantara public dan private goods. Sehingga hal ini yang terkadang membuat bingung.

“Perumahan itu berada di antaranya. Itu yang menyebabkan kita kadang-kadang bingung. Ini rumah ini urusan privat atau urusan publik?,” terangnya.

Kemudian, Fahri Hamzah menuturkan bahwa untuk mempercepat program pembangunan tiga juta rumah ini, maka diperlukan adanya kesesuaian data yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Sebab jika salah data, maka akan salah penangannya.

“Saya mulai dengan skala persoalannya. Bapak-Ibu sekalian, kita sekarang masuk ke dalam Inpres (instruksi presiden) satu data. Bapak Presiden menekankan sekali agar kita semua bekerja dengan data yang sama. Penting banget,” ungkap Fahri Hamzah.

“Data itu penting. Salah data, salah penanganan. Makanya Presiden buru-buru membuat Inpres satu data. Ajak BPS duduk, bikin forum satu data daerah supaya kita punya data,” sambungnya.

Untuk diketahui, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI, Fahri Hamzah meminta kepada para kepala daerah untuk mempersiapkan sistem perumahan di daerahnya. Hal ini guna merealisasikan pembangunan tiga juta rumah.