Prabowo Tancap Gas Reformasi ASN: Siap Ditempatkan di Mana Saja, atau di Rumah Saja!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan garis kerasnya terhadap pembenahan aparatur sipil negara (ASN), dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan Senin, 7 April 2025. 

Dengan gaya tegas dan tanpa kompromi, Prabowo menyatakan bahwa birokrasi tidak boleh menjadi beban pembangunan. ASN harus siap bekerja di mana pun, atau lebih baik tidak bekerja sama sekali.

“ASN-nya harus benar. Seleksinya harus akademis, intelektual, fisik. Dan dia harus bersedia ditempatkan di mana saja. Jangan hanya mau yang dekat rumah,” tegas Prabowo.

Demokrasi Membengkak, ASN Jadi Komoditas Politik

Presiden menyebutkan secara blak-blakan bahwa salah satu penyakit dari sistem demokrasi Indonesia adalah kewajiban balas budi pasca-pemilu. Kepala daerah merasa perlu membalas dukungan politik dengan mengusulkan nama-nama tim sukses mereka menjadi ASN.

“Semua ingin jadi ASN, semua ingin jadi pejabat. Ini menciptakan bloated democracy,” ujar Presiden.
“Tapi ini sudah jadi undang-undang. Saya harus laksanakan. Iya, kan?”

Namun, Prabowo menegaskan bahwa pelaksanaan rekrutmen ASN ke depan akan disaring secara ketat. Tak hanya kemampuan akademis, tapi juga kesiapan mental dan mobilitas.

ASN Wajib Tanda Tangan Komitmen Penempatan

Dalam kebijakan barunya, Presiden meminta agar setiap ASN yang lolos seleksi diwajibkan menandatangani surat komitmen: siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, tanpa kecuali.

“Saya minta ASN harus tanda tangan, bersedia ditempatkan di mana saja,” kata Prabowo.

Kebijakan ini muncul setelah Presiden menyoroti fenomena umum di lapangan, di mana banyak ASN hanya bersedia bekerja di kecamatan tertentu, dekat rumah, atau dalam wilayah politik yang sama dengan pengusulnya.

“Kalau Tak Siap, Ya Di Rumah Saja”

Dalam gaya khasnya yang frontal, Prabowo tidak segan memberi pilihan keras kepada ASN yang tidak siap menjalankan tugas secara total.

“Kalau enggak siap, ya di rumah saja. Daripada merusak dari dalam kantor,” ujarnya lantang.

Presiden menegaskan bahwa ASN bukan sekadar status, tetapi tanggung jawab yang nyata dalam melayani rakyat. Pelayanan publik tidak boleh dilambatkan oleh ego personal atau kepentingan sempit.