Prabowo: Ekonomi Harus Ngebut, Birokrasi Jangan Jadi Rem Tangan!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan arah kebijakan ekonominya dalam wawancara eksklusif dengan tujuh jurnalis senior nasional yang ditayangkan Senin, 7 April 2025. 

Di tengah tekanan geopolitik global dan tantangan ekonomi domestik, Prabowo menyoroti pentingnya kecepatan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program, serta perlunya reformasi birokrasi sebagai syarat mutlak mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Saya ingin lebih cepat. Tapi sekarang saja saya sudah dibilang cowboy. Politik saya komando. Komando, iya kan?” ujar Presiden dengan nada setengah berseloroh namun penuh kesungguhan.

Instruktur Ekonomi Gaya Komando

Presiden menekankan bahwa ekonomi Indonesia tak bisa lagi ditangani dengan pendekatan normatif yang penuh birokrasi. Dalam pandangannya, sistem saat ini justru kerap memperlambat momentum pembangunan dan distribusi kesejahteraan.

“Saya telepon menteri jam 12 malam. Kenapa? Karena saya ingin kita bergerak cepat. Sekarang ini, menurut saya, temponya sudah lumayan,” katanya.

Prabowo membeberkan bagaimana dirinya mendorong percepatan penyerapan anggaran, penyaluran pupuk, serta eksekusi kebijakan strategis lainnya. Salah satu contohnya adalah pemecatan direksi Bulog secara total karena dinilai lamban menyerap gabah petani saat panen raya.

“Panen nggak bisa nunggu. Pejabatnya harus ke ujung sawah. Kamu digaji untuk melayani,” tegasnya.

“Bloated Democracy” dan ASN Sebagai Beban Struktural

Di sisi lain, Presiden mengungkap ironi politik dalam sistem demokrasi Indonesia: kewajiban membalas jasa politik pasca-pemilu yang justru menambah beban negara lewat lonjakan jumlah ASN. Hal ini, menurut Prabowo, bukan hanya memperberat beban fiskal, tapi juga memperlambat roda ekonomi.

“Akhirnya, semua ingin jadi ASN. Semua ingin jadi pejabat. Tapi ASN-nya harus benar. Seleksi akademis, fisik, dan siap ditempatkan di mana saja,” kata Prabowo.

Ia bahkan mewajibkan ASN menandatangani komitmen siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, sebagai bentuk keseriusan dalam reformasi birokrasi.

Eksekusi Cepat, Regulasi Tak Lagi Lamban

Dalam paparan ekonominya, Prabowo menyebut bahwa dirinya berhasil memangkas waktu penerbitan Perpres dan Inpres dari yang sebelumnya bisa 10 hingga 18 bulan, menjadi hanya 3 minggu.

“Contohnya pupuk. Sekarang Inpres keluar cepat. Karena kalau lambat, petani dirugikan. Itu efek ekonomi langsung,” ungkapnya.