Prabowo: Ekonomi Harus Ngebut, Birokrasi Jangan Jadi Rem Tangan!

“Panen nggak bisa nunggu. Pejabatnya harus ke ujung sawah. Kamu digaji untuk melayani,” tegasnya.

“Bloated Democracy” dan ASN Sebagai Beban Struktural

Di sisi lain, Presiden mengungkap ironi politik dalam sistem demokrasi Indonesia: kewajiban membalas jasa politik pasca-pemilu yang justru menambah beban negara lewat lonjakan jumlah ASN. Hal ini, menurut Prabowo, bukan hanya memperberat beban fiskal, tapi juga memperlambat roda ekonomi.

“Akhirnya, semua ingin jadi ASN. Semua ingin jadi pejabat. Tapi ASN-nya harus benar. Seleksi akademis, fisik, dan siap ditempatkan di mana saja,” kata Prabowo.

Ia bahkan mewajibkan ASN menandatangani komitmen siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, sebagai bentuk keseriusan dalam reformasi birokrasi.

Eksekusi Cepat, Regulasi Tak Lagi Lamban

Dalam paparan ekonominya, Prabowo menyebut bahwa dirinya berhasil memangkas waktu penerbitan Perpres dan Inpres dari yang sebelumnya bisa 10 hingga 18 bulan, menjadi hanya 3 minggu.