Kejar Target Reformasi Birokrasi dalam 100 Hari, Ini Fokus Utama Kementerian PANRB

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memastikan kementeriannya akan mempercepat pencapaian target kinerja dalam 100 hari pertama.

Menurut Menteri Rini, Kementerian PANRB memiliki peran penting dalam mengawal tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas SDM.

Hal ini juga bertujuan memastikan pengisian jabatan ASN di kementerian berjalan sesuai dengan arahan Kabinet Merah Putih.

“Berbagai kebijakan strategis yang telah dilakukan oleh para Menteri sebelumnya akan terus kami lanjutkan. Namun, kami akan melakukan penyesuaian dan akselerasi agar sejalan dengan visi misi Bapak Presiden Prabowo, dan Bapak Wakil Presiden Gibran, khususnya dalam 8 misi Astacita,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dalam 8 misi Astacita, tugas Kementerian PANRB terkait dengan dua poin utama: peningkatan kualitas SDM pada poin ke-4, dan reformasi di bidang politik, hukum, serta birokrasi pada poin ke-7.

Untuk mendukung akselerasi ini, Kementerian PANRB menetapkan 3 program utama dan sejumlah kegiatan strategis yang akan dipercepat selama 100 hari kerja pertama.

Program pertama adalah penataan kementerian di Kabinet Merah Putih 2024-2029, yang mencakup organisasi, tugas, fungsi, serta pengisian jabatan ASN selama masa transisi.

Penataan ini bertujuan untuk memastikan pembagian peran yang efektif guna menjaga kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal.

“Saat ini Kementerian PANRB bersama Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PPN/Bappenas secara intensif bekerja sama dengan Sekretaris Kementerian/Lembaga untuk menyelesaikan kebijakan terkait hal ini,” ujarnya.

Dengan adanya perubahan tugas dan fungsi pada kementerian/lembaga yang baru atau berubah, Kementerian PANRB mempercepat pengisian SDM aparatur.

Untuk itu, Kementerian PANRB telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2024 yang mengatur Percepatan Pengisian Jabatan ASN pada Masa Transisi di Kementerian dan Lembaga.

“Kita pastikan dalam pengisian jabatan ASN ini tidak akan ada yang dirugikan karena dalam pengisiannya diutamakan bagi PNS yang sudah eksisting saat ini agar tetap dapat menduduki jabatan yang setara,” jelas Rini.

Program kedua adalah penetapan Perpres Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP), yang akan menjadi dasar bagi kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan nasional (shared outcome) dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).