Jangan Main-Main! Presiden Prabowo Ketatkan Aturan Hutan, Pelanggar Siap-siap Rugi Besar

Tak hanya di kawasan konservasi, sanksi serupa juga diberlakukan di kawasan hutan produksi. Pelaku usaha yang memperoleh izin dengan cara melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat akan menghadapi tindakan tegas, termasuk pengambilalihan lahan oleh negara.

Satgas Khusus Kawasan Hutan Siap Bergerak

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan yang akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas ini dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan terdiri dari unsur:

• TNI

• Polri

• Kementerian Kehutanan

• Baca Juga

  Timnas Indonesia Kena Sanksi FIFA? Meski Menang 1-0 dari Bahrain, Skuad Garuda Kemungkinan Bakal...

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Satgas diberi kewenangan penuh untuk:

• Melakukan inventarisasi lahan di kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.

• Menindak pelanggaran dengan melakukan proses hukum.

• Melakukan pemulihan lahan dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan.

Satgas diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap enam bulan sekali atau kapan pun jika diperlukan.