Jangan Main-Main! Presiden Prabowo Ketatkan Aturan Hutan, Pelanggar Siap-siap Rugi Besar

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang menandai langkah tegas pemerintah dalam memperbaiki tata kelola lahan di sektor kehutanan, pertambangan, dan perkebunan. 

Perpres ini diharapkan dapat menertibkan praktik ilegal dan memperkuat kendali negara atas kawasan hutan yang selama ini dikuasai secara melawan hukum.

Perpres tersebut mulai berlaku sejak 21 Januari 2025 dan memuat sejumlah aturan ketat yang menyasar pelaku usaha dan individu yang menguasai atau memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin resmi. 

Pemerintah menargetkan pemulihan aset negara sekaligus optimalisasi penerimaan dari sektor kehutanan melalui penegakan aturan ini.

Pelanggar Terancam Denda Berat dan Pidana

Dalam Perpres ini, pelaku usaha yang beroperasi di kawasan hutan konservasi dan lindung tanpa izin atau dengan izin yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi berat. Jenis sanksi yang akan diberlakukan mencakup:

• Denda administratif – Besaran denda akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan luas lahan yang dikuasai.

• Pencabutan izin – Pemerintah berwenang mencabut izin operasional bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan.

• Pidana – Bagi pelanggaran berat, pemerintah akan membawa kasus ke jalur hukum dengan ancaman hukuman pidana.

• Penguasaan kembali lahan – Negara akan mengambil kembali kawasan hutan yang digunakan secara ilegal dan memulihkan fungsinya sesuai peruntukan awal.

Tak hanya di kawasan konservasi, sanksi serupa juga diberlakukan di kawasan hutan produksi. Pelaku usaha yang memperoleh izin dengan cara melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat akan menghadapi tindakan tegas, termasuk pengambilalihan lahan oleh negara.

Satgas Khusus Kawasan Hutan Siap Bergerak

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Presiden Prabowo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan yang akan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas ini dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan terdiri dari unsur:

• TNI

• Polri

• Kementerian Kehutanan

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Satgas diberi kewenangan penuh untuk:

• Melakukan inventarisasi lahan di kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal.

• Menindak pelanggaran dengan melakukan proses hukum.

• Melakukan pemulihan lahan dan optimalisasi penerimaan negara dari sektor kehutanan.

Satgas diwajibkan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Presiden setiap enam bulan sekali atau kapan pun jika diperlukan. 

Pendanaan untuk operasional Satgas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Perpres Ini Jadi Sinyal Kuat dari Pemerintah

Pemerintah berharap penerapan Perpres ini mampu memperbaiki tata kelola lahan, meminimalisir penguasaan ilegal, dan meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap penerimaan negara. 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan adalah langkah strategis untuk melindungi aset negara dan memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum.Dengan Perpres ini, pelaku usaha yang beroperasi di kawasan hutan diingatkan untuk segera mematuhi aturan yang berlaku atau bersiap menghadapi konsekuensi hukum yang tegas. (nsp)